Ma’ruf Al-Karkhi Amin atau Ma'ruf Amin merupakan Wakil Presiden ke-13 Indonesia. Pria kelahiran Banten, 1 Agustus 1943 merupakan anak dari pasangan KH Mohammad Amin dan Maimoenah.
Ma’ruf juga cicit dari Syaikh Nawawi al Bantani, ulama besar Indonesia yang menjadi Imam Masjidil Haram Arab Saudi sekaligus memiliki garis keturunan dari Sultan Banten, Maulana Hasanuddin.
Ma’ruf kecil menempuh pendidikan sekolah dasar di Sekolah Rakyat Kresek (setara Sekolah Dasar) Banten pada 1955. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (setara Sekolah Menengah Pertama) pada 1958 dan Madrasah Aliyah (setara Sekolah Menengah Atas) di Pesantren Tebu Ireng, Jombang tahun 1961. Selain menempuh pendidikan umum, dia juga belajar tentang agama Islam, bahasa Arab, ilmu syariat, dan kitab kuning.
Dia kemudian mengenyam bangku kuliah dengan mengambil jurusan filsafat Islam di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor pada 1964. Pada tahun yang sama, Ma’ruf menikah dengan Siti Churiyah (Almh.) dan dikaruniai delapan anak, yaitu Siti Ma’rifah, Siti Mamduhah, Siti Najihah, Siti Nur Azizah, Ahmad Syauqi, Ahmad Muayyad, Siti Hannah, dan Siti Haniatunnisa.
Setelah selesai menempuh pendidikannya, Ma’ruf bekerja sebagai guru sekolah di Jakarta. Dia juga menjadi Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Koja sampai tahun 1965. Ma'ruf kemudian memimpin GP Ansor Tanjung Priok sampai tahun 1966 dan Ketua Front Pemuda Lintas Partai hingga 1967.
Adapun, Ma’ruf Amin sempat menjadi Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta pada 1966-1970. Dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua NU Jakarta pada 1968-1976.
Tahun 1968, dia bekerja sebagai dosen tarbiyah di Universitas Nahdlatul Ulama. Selama menjabat dosen, Ma'ruf sekaligus menjabat sebagai Koordinator Dakwah Islam sejak 1970-1972.
Selain itu, dia menjadi Koordinator Dakwah Islam pada 1970-1972. Setelahnya, Ma'ruf menjabat sebagai anggota Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah (Bazis) Jakarta sejak 1971-1977.
Berkat pengalamannya di sejumlah organisasi Islam, Ma'ruf lantas memulai karier politiknya dengan menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 1971-1977. Ma'ruf masuk ke parlemen tingkat I lewat fraksi 'Utusan Golongan' ketika NU masih aktif sebagai partai politik. Ketika itu, dia terpilih sebagai anggota termuda.
Selama menjabat anggota DPRD, Ma’ruf menjadi Ketua Dewan Fraksi PPP pada 1973-1977. Dia juga menjadi Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan dan Al Jihad pada 1976.
Ma’ruf terpilih lagi menjabat periode kedua sebagai anggota DPRD DKI Jakarta melalui fraksi Partai Persatuan Pembangunan periode 1977-1982. Dia menjabat sebagai Ketua Fraksi partai tersebut dan pimpinan Komisi A (bidang pemerintahan).
Ma'ruf juga menjadi anggota Pengurus Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (PBNU), Jakarta pada 1977-1989 dan memimpin Yayasan Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ketua umum pada 1987. Pada 1989, Ma’ruf menjabat sebagai Katib 'Aam PBNU hingga 1994.
Selanjutnya, dia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 1997-1999 melalui Fraksi PPP. Pada saat itu, Ma'ruf duduk sebagai Ketua Komisi VI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha.
Di sela jabatan politiknya, Ma’ruf menjadi bagian pendiri Bank bank syariah pertama di Indoensia, Bank Muamalat pada 1992. Namun, selama enam tahun berdiri, tak ada perkembangan bank syariah yang signifikan di dalam negeri. Karenanya, dibentuk Dewan Syariah Nasional pada 1999 di mana Ma'ruf Amin kembali terlibat.
Ma’ruf kemudian berpindah ke Partai Kebangitan Bangsa (PKB) sekaligus menjadi Dewan Syuro pada 1999-2001. Dia kembali memenangkan Pileg dan menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004.
Setelah malang melintang di Senayan, Ma’ruf kembali menjadi Ketua Harian Dewan Syariah Nasional sejak 2004-2010. Setahun berikutnya, dia menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI. Saat itu, dia juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2007-2014.
Kabar duka datang pada 21 Oktober 2013, di mana istri Ma'ruf, Siti Churiyah meninggal dunia karena penyakit liver. Namun, tidak berselang terlalu lama, Ma’ruf menikah lagi dengan Wury Estu Handayani pada 31 Mei 2014.
Pada 2014, Ma’ruf ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum MUI. Pada tahun yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiri dan dia diberikan amanah sebagai ex-officio, pemberi rekomendasi kebijakan strategis serta operasional di jasa keuangan syariah. Ma’ruf juga ikut terlibat dalam pengembangan perbankan syariah di berbagai bank dan asuransi syariah, yaitu Bank Muamalat, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah.
Karier Ma’ruf semakin cemerlang sehingga dia terpilih sebagai Ketua MUI pada 2015 menggantikan Din Syamsuddin. Di sela-sela kesibukannya memimpin MUI, Ma'ruf ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila pada 2017. Dia pun menjabat sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia pada 2018.
Pada 2019, Ma'ruf mundur dari Ketua MUI karena maju bersama Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dia lalu resmi menjadi wakil presiden sejak 20 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2024.