Aturan Dagang-EL : PMK 210 Berpotensi Tabrak UU PPN

JAKARTA — Ketentuan perlakukan perpajakan bagi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) yakni PMK 210/PMK.010/2018 berpotensi melangkahi UU PPN dan bertabrakan dengan aturan setingkat menteri lainnya.

Arsip Koran

Unit

Diterbitkan pada: 16/01/2019

Data

JAKARTA — Ketentuan perlakukan perpajakan bagi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) yakni PMK 210/PMK.010/2018 berpotensi melangkahi UU PPN dan bertabrakan dengan aturan setingkat menteri lainnya.

Edi Suwiknyo [email protected] 

Salah satu ketentuan yang dianggap bertentangan dengan kedua aturan itu yakni kewajiban semua jenis penyedia platform marketplace untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) tanpa mengecualikan pengusaha kecil.

Hal itu seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat 5 PMK 210/PMK.010/2018. Padahal dalam Pasal 3 A ayat 1A UU PPN telah secara gamblang disebutkan bahwa pengusaha kecil diberikan keleluasaan untuk memilih dikukuhkan sebagai PKP.

Selain itu, seharusnya batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai PKP adalah senilai Rp4,8 miliar. Batasan PKP itu tercantum dalam PMK No...

Akses konten artikel berbayar ini

Nikmati artikel khusus Unit yang telah disusun oleh Tim Data Indonesia dengan visualisasi data yang akurat dan menarik.
Rp 10.000 untuk baca artikel
Bagikan Artikel
Terpopuler

Informasi Diunggah

Diunggah oleh : Tim Data Indonesia

Diunggah ulang pada : 23/05/2024