Aturan Pajak Pengembang : Proses Validasi PPh Disederhanakan

JAKARTA — Direktorat Jendral Pajak menerbitkan peraturan dirjen baru yang memudahkan proses penelitian pajak penghasilan (PPh) final pengalihan hak bagi wajib pajak terutama pengembang.

Arsip Koran

Unit

Diterbitkan pada: 27/11/2018

Data

JAKARTA — Direktorat Jendral Pajak menerbitkan peraturan dirjen baru yang memudahkan proses penelitian pajak penghasilan (PPh) final pengalihan hak bagi wajib pajak terutama pengembang.

Rinaldi Mohammad Azka [email protected] 

Direktur Jenderal Pajak pada 22 November 2018 telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 yang merupakan perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.

Hal ini dalam rangka meringankan beban administrasi terkait penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan khususnya bagi Wajib Pajak pengembang.

Perubahan Peraturan Dirjen Pajak ini disesuaikan dengan proses bisnis nyata yang dilakukan oleh Wajib Pajak pengembang, sehingga diharapkan dapat membantu para ...

Akses konten artikel berbayar ini

Nikmati artikel khusus Unit yang telah disusun oleh Tim Data Indonesia dengan visualisasi data yang akurat dan menarik.
Rp 10.000 untuk baca artikel
Bagikan Artikel
Terpopuler

Informasi Diunggah

Diunggah oleh : Tim Data Indonesia

Diunggah ulang pada : 22/06/2024