BREN

JAKARTA &mdash; Pemerintah memperkirakan kebutuhan instruktur di lembaga pelatihan daerah mencapai 8.000 orang, sedangkan jumlah instruktur yang tersedia hanya sekitar 3.000 orang.
Saat ini, investasi sumber daya manusia (SDM) penting untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pekerja di Indonesia. Apalagi, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor tujuh dengan syarat harus memiliki 113 juta pekerja berkeahlian.
&ldquo;Garda terdepan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan mencetak instruktur andal sehingga mampu memberikan suplai tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha,&rdquo; kata Rahma Irianti, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, kepada Bisnis, Rabu (19/7).
Rahma mengatakan Indonesia masih mengalami kekurangan jumlah instruktur, terutama di balai latihan kerja yang tersebar di kabupaten/kota.
Rata-rata, dia mencatat, setiap BLK hanya memiliki 1 hingga 2 instruktur, sedangkan permintaan tenaga kerja di setiap daerah terus mengalami kenaikan.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah BLK mencapai 301 dengan kepemilikan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 38 BLK tidak aktif alias statusnya sudah tidak beroperasi lagi.
Hingga saat ini, persoalan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja selalu menghadapi tantangan klasik yakni keterbatasan dana dalam pengelolaan BLK.
Selain kendala anggaran, minimnya jumlah instruktur juga dikarenakan ketiadaan regenerasi instruktur. Seperti diketahui, saat ini pemerintah sedang melakukan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) sehingga pasokan instruktur muda pun semakin berkurang.
&ldquo;Kami lebih terbentur karena kebijakan zero PNS, jadi banyak instruktur yang sudah masuk ke masa purnatugas. Meskipun begitu kami yakin kendala ini bisa diatasi dengan kerja sama antara swasta dan pemerintah,&rdquo; tekannya.
Kerja sama dengan swasta juga bisa didorong untuk menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, standar kompetensi kerja, pelatihan dan pengembangan, serta sertifikasi bagi tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, pemerintah sudah mencetak setidaknya 1 juta tenaga kerja terampil tiap tahun melalui BLK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sayangnya, proses pengembangan dan pelatihan itu seringkali tidak memenuhi proses bisnis yang ada sehingga tidak menciptakan hubungan yang positif dengan kebutuhan pekerja di sektor industri. (Amanda K. Wardhani)

 JAKARTA — Pemerintah memperkirakan kebutuhan instruktur di lembaga pelatihan daerah mencapai 8.000 orang, sedangkan jumlah instruktur yang tersedia hanya sekitar 3.000 orang. 

Balai Latihan Kerja Indonesia Butuh 5.000 Instruktur

Informasi Diunggah