BHP Frekuensi : Tunggakan Tak Sesuai Prinsip UU PNBP

JAKARTA — Tunggakan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi menjadi preseden buruk dalam penerapan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disahkan pada Agustus 2018.

Arsip Koran

Unit

Diterbitkan pada: 24/11/2018

Data

JAKARTA — Tunggakan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi menjadi preseden buruk dalam penerapan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disahkan pada Agustus 2018.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, masih menggantungnya keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang izin penggunaan frekuensi radio (IPFR) di frekuensi 2,3 GHz tak sejalan dengan semangat pemerintah untuk menggenjot PNBP.

“Seharusnya, pemerintah tak memberi celah kepada wajib bayar terutama setelah UU PNBP diterbitkan,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (23/11).

Dari hasil evaluasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, masih terdapat pengguna spektrum frekuensi 2,3 GHz yang belum melunasi BHP frekuensi. Tiga operator tersebut yakni PT First Media, Tbk, PT Internux dan PT Jasnita Telekomind...

Akses konten artikel berbayar ini

Nikmati artikel khusus Unit yang telah disusun oleh Tim Data Indonesia dengan visualisasi data yang akurat dan menarik.
Rp 10.000 untuk baca artikel
Bagikan Artikel
Terpopuler

Informasi Diunggah

Diunggah oleh : Tim Data Indonesia

Diunggah ulang pada : 23/06/2024