JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan kepemilikan saham 10% PT Freeport Indonesia untuk pemerintah daerah di Papua dilakukan menggunakan pola perhitungan dividen daripada setoran penyertaan modal.
Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan rekomendasi itu muncul untuk memastikan persentase saham menjadi milik masyarakat, dan menghindari potensi masalah dan penyimpangan.
Rekomendasi BPK ini berdasarkan pengalaman empiris lembaga auditor keuangan yang sering menemukan penyimpangan terkait mekanisme penyerahan saham.
“Kalau penyertaan modal harus ada persetujuan DPRD lagi, memang gampang meyakinkan DPRD? Udahlah, dividennya berapa, potong aja, enggak repot, jelas itu milik Papua 100%,” katanya, Rabu (19/12).
Terkait dengan porsi BUMD, Rizal juga mengatakan sesuai mandat Presiden Joko Widodo dan menghindari penumpang gelap, paling aman m...