BREN

JAKARTA &mdash; PT Perusahaan Gas Negara Tbk. mengklaim penyesuaian harga gas industri diputuskan berdasarkan norma hukum penetapan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Saat ini PGN terbelit perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena diduga melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat terkait dengan praktik monopoli dalam penentuan harga gas industri di area Medan.
Kuasa hukum PGN (terlapor), Yahdi Salampessy dari Total Consulting Law Firm, mengatakan tuduhan terhadap PGN itu tidak tepat, dan tidak sesuai dengan fakta dan aturan yang berlaku.
Dalam investigasi awal KPPU dalam perkara No. 09/KPPU-L/2016 ini, PGN diduga menetapkan harga sepihak tanpa mempertimbangkan kemampuan daya beli pelanggan gas industri. PGN disebut memanfaatkan porsi monopolinya untuk menetapakan harga yang sangat tinggi.
Yahdi menjelaskan berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negeri dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
&ldquo;Sebagai sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka harga bahan bakar gas bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar,&rdquo; tuturnya, Rabu (7/6).
Terlapor menganggap kewenangan tersebut didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tentang Permohonan Uji Formil Materil terhadap UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Selain itu, dalam penentuan harga, pihaknya selalu patuh dengan PP No. 30/2009 tentang revisi PP No. 36 /2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 21/2008 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual bahan Bakan Minyak dan Gas Bumi.
Yahdi mengklaim apa yang dilakukan PGN dikecualikan dalam ketentuan UU No. 5/1999, yakni dalam Pasal 50 huruf (a).
Sementara itu, Ketua Tim Investigator KPPU Dinni Melanie mengatakan akan menghadirkan pelaku industri pengguna, pemerintah hingga saksi ahli untuk membuktikan dugaan penentuan harga gas industri sepihak oleh PGN.
Menurutnya, dari fakta persidangan, dugaan adanya penetapan harga sepihak menguat. (David Eka Issetiabudi)

 JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. mengklaim penyesuaian harga gas industri diputuskan berdasarkan norma hukum penetapan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Dugaan Monopoli Harga Gas Pgn Klaim Sesuai Hukum

Informasi Diunggah