BREN

JAKARTA &mdash; Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka ruang untuk kembali merekomendasikan impor garam konsumsi guna mengatasi kelangkaan saat ini. Namun, KKP menjamin volume impor tak akan mendistorsi panen di dalam negeri.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi berjanji akan mengatur waktu pemasukan garam impor sehingga tidak bersinggungan dengan puncak musim panen garam rakyat pada semester II/2017.
Pemerintah, kata dia, akan mencari keseimbangan antara kepentingan petani garam dan kebutuhan industri pengguna garam, misalnya industri pengasinan ikan yang saat ini kesulitan memperoleh garam.
&ldquo;Stakeholder kami itu kan petani garam. Artinya, kami harus hati-hati. Tapi, kami tidak boleh mematikan industri,&rdquo; ujarnya, Rabu (26/7).
Brahmantya mengatakan rekomendasi impor akan dirumuskan setelah laporan tim verifikasi stok garam selesai dianalisis dalam pekan ini. Selain itu, KKP menanti langkah Kementerian Perdagangan untuk tidak lagi membedakan definisi garam konsumsi dan garam industri.
Seperti diketahui, Peraturan Menteri Perdagangan No 125/M-Dag/ Per/12/2015 mengategorikan garam yang mengandung NaCl minimal 97% sebagai garam industri, dan garam yang mengandung NaCl minimal 94,7%, tetapi kurang dari 97%, sebagai garam konsumsi.
Pelaku usaha mendukung adanya penyamaan kategori garam industri dan konsumsi dalam aturan tata niaga impor komoditas itu sembari melanjutkan upaya meningkatkan kualitas produksi garam domestik.
Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk mengatakan penyatuan itu akan menyederhanakan aturan yang ada saat ini.
&ldquo;Harusnya memang disatukan karena di belahan manapun di planet ini garam sama,&rdquo; ujarnya, Rabu (26/7) Tony menilai hal yang lebih krusial adalah peningkatan mutu garam domestik. Menurutnya, saat ini kualitas hasil dari produksi lokal masih rendah.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S.
Lukman juga mendukung usulan adanya penyatuan jenis garam dalam regulasi impor komoditas itu.
Hal itu untuk menghindari distorsi yang kerap terjadi akibat pembagian garam konsumsi dan garam industri. &ldquo;Saya sangat setuju harus ada perubahan regulasi,&rdquo; ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (26/7).
Saat ini pasokan garam dari berbagai belahan dunia sebagian besar merupakan spesifikasi garam industri. Namun, akibat adanya pembagian dalam regulasi di Tanah Air, industri kerap kesulitan mendapatkan izin impor. (Sri Mas Sari/M. Nurhadi Pratomo)

 JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka ruang untuk kembali merekomendasikan impor garam konsumsi guna mengatasi kelangkaan saat ini. Namun, KKP menjamin volume impor tak akan mendistorsi panen di dalam negeri. 

Garam Konsumsi Impor Dijamin Tak Ganggu Petani

Informasi Diunggah