BREN

JAKARTA &mdash; Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia berencana menyusun aturan yang mewajibkan para pemilik gedung di Indonesia menyediakan fasilitas pemasangan jaringan seluler bebas biaya demi mendorong perkembangan telekomunikasi nasional.
Komisioner BRTI Imam Nashiruddin mengungkapkan jaringan seluler di Indonesia masih belum optimal, terutama di area dalam ruangan.
Penyebabnya, operator seluler tidak selalu bisa memasang jaringan pita lebar dan serat optik di semua tempat yang dibutuhkan, terutama gedung-gedung perkantoran. Jikapun memperoleh izin dari pemilik gedung, harga sewa yang ditawarkan dianggap tak masuk akal.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan regulasi untuk mempermudah operator meletakkan jaringan komunikasi seluler guna mendorong perkembangan telekomunikasi nasional.
Imam mengakui rencana itu terinspirasi dari beleid code of practice infocom buildingyang baru diterapkan oleh Singapura melalui revisi aturan telekomunikasi sejak 2011 lalu.
Dalam aturan tersebut, pemilik gedung diwajibkan menyediakan fasilitas jaringan telekomunikasi bagi operator seluler dengan bebas biaya.
Kewajiban itu akan tercantum sebagai persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi (SLF).
&ldquo;Di Singapura, semua gedung wajib memberi akses jaringan dan harus sediakan fasilitasnya, kalau tidak maka tak akan diberi IMB,&rdquo; katanya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.
Dengan adanya aturan tersebut, hampir 95% gedung perkantoran di Negeri Singa kini memiliki akses pita lebar dan serat optik. Singapura juga dikenal sebagai negara dengan penetrasi pita lebar yang baik di antara negara lain di Asia Tenggara.
Di Indonesia, pengelolaan gedung-gedung perkantoran dikuasai sepenuhnya oleh pemilik, bukan negara. Mereka yang menentukan izin pemasangan sekaligus harga sewa area jaringan seluler karena tak ada regulasi dari pemerintah.
Nantinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang properti untuk meloloskan aturan tersebut.
Imam menargetkan konsep aturan akan rampung pada semester kedua 2017. Setelah merampungkan konsep aturan, regulator akan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun aturan bersama. (Lavinda)

 JAKARTA — Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia berencana menyusun aturan yang mewajibkan para pemilik gedung di Indonesia menyediakan fasilitas pemasangan jaringan seluler bebas biaya demi mendorong perkembangan telekomunikasi nasional. 

Indoor Broadband Gedung Bakal Wajib Sediakan Akses

Informasi Diunggah