BREN

JAKARTA &mdash; Kontribusi luas kawasan industri di luar Jawa semakin mendekati proporsi kawasan industri di Jawa terhadap total luas secara nasional.
Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, mengatakan pada 2014 jumlah kawasan industri yang ada di Indonesia tercatat sebanyak 74 kawasan dengan luas 36.295 hektare. Perbandingan persentase luas kawasan industri di Jawa dan luar Jawa sebesar 71,99% dan 28,01%.
Selang 2 tahun kemudian, jumlah kawasan industri bertambah menjadi 87 kawasan dengan total luas kawasan sebesar 59.767 hektare. Kontribusi luas kawasan industri di Pulau Jawa terhadap nasional semakin mengecil menjadi 57,58%. Adapun persentase luas kawasan industri di luar Jawa meningkat menjadi 42,42%.
&ldquo;Berdasarkan Nawa Cita pemerintah, targetnya bangun 10 kawasan industri, sekarang sudah bertambah 13 kawasan. Saat ini niat investor asing ke luar Jawa pun juga meningkat,&rdquo; ujarnya, Selasa (18/7).
Pemerintah, ujar Imam, tidak hanya ingin memperkuat sektor industri dengan penambahan kawasan industri baru, tetapi juga menyebar dan merata secara wilayah. Dengan demikian pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat, tidak hanya di Jawa.
Seiring dengan bertambahnya kawasan industri baru di luar Jawa, penanaman modal asing pun dilaporkan juga meningkat. Pada 2014, nilai PMA di luar Jawa tercatat US$13,09 juta atau 45,85% dari PMA secara total. Angka tersebut naik menjadi US$14,19 juta atau 49% terhadap PMA keseluruhan.
Adapun, apabila diperinci, sebanyak 7 kawasan industri baru berlokasi di Jawa dengan total luas 7.747 hektare dan 6 kawasan di luar Jawa seluas 12.485,8 hektare. Ke depan, Imam menuturkan ada 16 rekomendasi kawasan industri yang telah disetujui Ditjen PPI.
&ldquo;Ada sekitar 8.500 hektare untuk 16 kawasan industri baru yang direkomendasikan. Ini perkembangan yang signifi kan. Kami akan berikan fasilitas dan kemudahan untuk menarik investor masuk ke kawasan industri,&rdquo; ujarnya.
Insentif yang diberikan pemerintah terdiri atas dua jenis, yakni fi skal dan nonfi skal. Insentif fi skal berupa pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan serta pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi berupa bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Adapun, insentif nonfi skal berupa kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri dan industri di dalam kawasan industri, penetapan sebagai objek vital nasional sektor industri dan dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, dan kawasan berikat/pusat logistik berikat. Selain itu insentif juga diberikan berupa kemudahan langsung investasi konstruksi.
Selain kawasan industri, pemerintah juga terus mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK). Enam kawasan ekonomi khusus ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ini.
Keenam kawasan itu adalah Bitung, Palu, Tanjung Api-Api, Mandalika, Morotai, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pendanaan untuk pengembangan kawasan industri dan proyek strategis nasional dapat mencapai Rp290 triliun.
Pemerintah menambahkan pengembangan lima kawasan industri baru ke dalam daftar proyek strategis nasional.
Kelima lokasi kawasan itu berada di Gresik, Dumai, Tanjung Buton, Tanah Kuning, dan Wilmar Serang. Kini terdapat sebanyak 29 pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang tercantum di dalam daftar proyek strategis nasional.
Pemerintah akan menggelontorkan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur dasar karena investor di KEK dan kawasan industri ingin memastikan ketersediaan infrastruktur yang mumpuni sebelum menanamkan modal. (Annisa Sulistyo Rini)

 JAKARTA — Kontribusi luas kawasan industri di luar Jawa semakin mendekati proporsi kawasan industri di Jawa terhadap total luas secara nasional. 

Kawasan Industri Luar Jawa Terus Menggeliat

Informasi Diunggah