BREN

BANDUNG &mdash; Sebagian pengusaha Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat agar segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai penetapan upah padat karya tertentu untuk empat wilayah di Jawa Barat.
redaksi@bisnis.com
Pasalnya, apabila dalam sepekan SK itu tak kunjung terbit, sekitar 97.500 karyawan berpotensi kehilangan pekerjaan akibat tidak adanya order.
Ketua Apindo Jawa Barat Deddy Widjaya mengungkapkan, pihaknya pada Kamis (13/7) lalu telah duduk bersama dengan Pemprov Jabar, Kementerian Tenaga Kerja dan disaksikan oleh pengurus Apindo dari empat wilayah yang mengajukan keberatan upah 2017 yakni Kota Depok, Bekasi, Kab Purwakarta dan Bogor, Apindo pusat dan BKPM yang dimediasi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
"Hasil pertemuan sepakat untuk ada solusi. Saat ini kami sedang menunggu SK Gubernur yang bakal dikeluarkan dalam minggu ini," katanya, kepada pers, Minggu (16/7).
Menurutnya, kasus ini terjadi, setelah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan enggan menandatangani surat penetapan upah minimum sektor provinsi garmen/pakaian jadi tahun 2017 untuk empat wilayah. Padahal, sejak 2014 hingga tahun lalu perusahaan yang ada di empat wilayah itu mendapatkan pengecualian dalam pelaksanaan UMK.
Perusahaan garmen terancam berhenti beroperasi apabila tidak kunjung mendapatkan surat penetapan dari gubernur.
Pasalnya, buyer menyaratkan adanya SK pelaksanaan upah apabila perusahaan dinegara manapun ingin mendapatkan order.
"Makanya, hasil kesepakatan ini sudah kami sampaikan kepada buyer. Begitu SK keluar, akan langsung dilayangkan ke buyer," ucapnya.
Ketua Apindo Kota Bekasi Diko Adilasa Putra meminta Gubernur Jawa Barat bisa mematuhi kesepakatan yang telah dicapai dengan mengeluarkan SK penetapan upah paling lambat pada Kamis (20/7).
Pasalnya, buyer mereka yang ada di Amerika dan Jepang tengah menunggu surat tersebut.
Dengan demikian, para pekerja di sektor garmen yang ada tersebar di empat wilayah itu akan menerima upah berdasarkan hasil kesepakatan pekerja dan perusahaan sebesar Rp3,1 juta untuk Kota Bekasi, Kab Bogor Rp2,8 juta, Depok Rp2,9 juta dan Purwakarta Rp2,5 juta.
Sementara itu, untuk menyelesaikan kisruh upah pekerja sektor garmen, pemerintah provinsi setempat akan menggunakan diskresinya dengan menjadikan Inpres No 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja menjadi acuannya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat Ferry Sofwan mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah diminta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk segera menyelesaikan permasalahan upah buruh sebanyak 97.569 pekerja.
"Saya mewakili gubernur menghadapi Wapres dan bertemu Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Kepala BKPM Thomas Lembong, Apindo pusat Hariyadi Sukamdani, Apindo Jabar dan Apindo empat daerah dan serikat pekerja. Intinya pak Wapres mendengarkan keluhan dari Apindo dan komentar serikat pekerja," katanya.
PENYELESAIAN CEPAT
Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah, Wapres JK meminta Gubernur Jawa Barat untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Hanya, solusinya tidak bisa menggunakan PP No 78/2015 tentang Pengupahan yang di dalamnya mengatur pula sektor upah minimum provinsi.
Pasalnya, keempat daerah tersebut tidak ada kesepakatan mengenai nilai upah bahkan ada disparitas jauh antara Kota Bekasi dan Kab Purwakarta. Karena buntu, maka dicarikan cara lain dalam hal ini menggunakan Peraturan Menteri Perindustrian No 51/2013 tentang Industri Padat Karya.
"Ini kan diskresi satu hal yang harus diputuskan pemerintah melihat masalah seperti ini. Jadi hal-hal yang disampaikan Wapres dalam waktu tidak terlalu lama, Inpres No 9/2013 tentang upah khusus untuk industri padat karya tertentu akan direvisi," ucapnya.
Ferry mengungkapkan, harus ada upah khusus pada industri yang berkembang cepat, sementara industri garmen kriteria karena karyawannya banyak dan kebanyakan berada di wilayah yang upahnya diatas Rp3 juta. Atas dasar tersebut, pemerintah mengeluarkan diskresi.
"Hanya untuk Kota Bekasi masih ada kontradiksi dengan serikat pekerja yang minta di atas UMK, sementara PUK siap di bawah UMK. Kira-kira angka tidak jauh dari yang diusulkan Apindo karena telah ada kesepakatan dengan serikat pekerja," ucapnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu menyebutkan industri padat karya tertentu adalah industri yang memiliki tenaga kerja paling sedikit 200 orang. Kemudian, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%.
Adapun jenis industri padat karya meliputi enam jenis industri, antara lain industri makanan, minuman, tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit dan barang kulit; industri alas kaki; industri mainan anak; dan industri furnitur. (k6)

 BANDUNG — Sebagian pengusaha Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat agar segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai penetapan upah padat karya tertentu untuk empat wilayah di Jawa Barat. 

Kemelut Padat Karya Tertentu Diskresi Gubernur Jabar Jadi Solusi

Informasi Diunggah