BREN

BALIKPAPAN &mdash; Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar meminta pemerintah daerah mempermudah penerbitan izin bagi operator lapangan migas.
Nadya Kurnia redaksi@bisnis.com
Menurut Arcandra, panjangnya proses penerbitan izin dan peraturan-peraturan daerah yang tidak memberikan nilai tambah pada kegiatan hulu migas merupakan dua kendala yang paling sering dikeluhkan oleh para operator migas.
"Semakin lama penerbitan izin keluar, semakin lama daerah menerima dividen dari produksi migas," ujar Arcandra, di sela-sela sosialisasi Implementasi Parcitipating Interest 10% untuk Wilayah Timur Indonesia, yang diikuti sejumlah kepala daerah dari Kalimantan, Sulawesi, dan Papua di Balikpapan, Kamis (8/6).
Dia juga menyarankan agar pemda membuat perda yang bernilai tambah pada hulu migas. Pemerintah daerah juga diingatkan untuk tidak menolak penawaran participating interest 10% yang tertuang pada Permen ESDM No. 37/2016. Menurutnya, pemda tak perlu memikirkan persyaratan kepemilikan saham bagi BUMD.
Sebab pemerintah menyediakan skema kerja sama pembiayaan dengan kontraktor. Pemda juga dapat mengangsur equity melalui dividen yang diterima, pengangsuran itu berlangsung sampai equity participating interest sebesar 10% sesuai nilai aset lapangan migas selesai terbayar. Dengan demikian, maka pemerintah daerah tak perlu lagi membayar kepemilikan saham melalui APBD.
"Tanpa bunga, jadi dividen yang diterima oleh pemda sebagian dibayarkan untukequity, sebagian lagi untuk pemda. Skemanya begitu sampai 10% itu lunas secara berkala. Apa yang harus dilakukan pemda? Mempercepat proses perizinannya," tegasnya.
Besaran participating interest hingga 10%, kata dia, bisa saja diperbesar apabila pemerintah daerah mampu membayar kepemilikan saham. Skema kepemilikan saham pun bersifat business to business, sebab nilai besaran melampaui ketentuan pemerintah.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya participating interest 10% bagi daerah. Selain dapat menambah pendapatan daerah, kepemilikan saham itu juga dapat meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan hulu migas.
Kendati demikian, dia juga berharap pemda dapat memanfaatkan 10% kepemilikan saham sebaik-baiknya.
Dalam Permen ESDM No.37/ 2016, pemerintah memang mengetatkan ketentuan kepemilikan saham bagi pemerintah daerah untuk menghindari penyalahgunaan.
Adapun poin terpenting dari beberapa ketentuan yang dipersyaratkan bagi pemerintah daerah, di antaranya adalah saham yang dimiliki tak boleh dijual, tidak boleh dijaminkan, dan BUMD harus dilibatkan sebagai pengelola kepemilikan saham.
"Dulu sebelum ada Permen No. 37/2016, ada daerah yang menjual PI kepada perusahaan lain. Padahal belum tentu perusahaan itu bisa memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Jadi aturan baru memang diperketat untuk menghindari itu," tegasnya.

 BALIKPAPAN — Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar meminta pemerintah daerah mempermudah penerbitan izin bagi operator lapangan migas. 

Kendala Operasional Migas Daerah Diminta Permudah Perizinan

Informasi Diunggah