JAKARTA — Pemerintah akan mengevaluasi proses pembuatan kebijakan untuk meminimalkan polemik di masyarakat. Proses evaluasi itu merupakan implikasi dari kisruh penentuan batas minimal saldo dalam PMK No.70/PMK.03/2017 sebagai turunan Perppu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Edi Suwiknyo redaksi@bisnis.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, semua peraturan memang terbuka untuk direvisi, tetapi sebagai sebuah institusi yang memiliki otoritas di bidang keuangan, kredibilitas mesti dijaga serta setiap kebijakan harus didasarkan data yang akurat.
“Ya kami akan terus melakukan evaluasi dan tetap berhatihati sekaligus memastikan bahwa proses tersebut sudah benar,” kata Sri Mulyani di Kantor Direktorat...