BREN

JAKARTA &mdash; Pemerintah akan mengevaluasi proses pembuatan kebijakan untuk meminimalkan polemik di masyarakat. Proses evaluasi itu merupakan implikasi dari kisruh penentuan batas minimal saldo dalam PMK No.70/PMK.03/2017 sebagai turunan Perppu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Edi Suwiknyo redaksi@bisnis.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, semua peraturan memang terbuka untuk direvisi, tetapi sebagai sebuah institusi yang memiliki otoritas di bidang keuangan, kredibilitas mesti dijaga serta setiap kebijakan harus didasarkan data yang akurat.
&ldquo;Ya kami akan terus melakukan evaluasi dan tetap berhatihati sekaligus memastikan bahwa proses tersebut sudah benar,&rdquo; kata Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jumat (9/6).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, proses penyusunan PMK merupakan bagian dari upaya persiapan pemerintah menyambut automatic exchange of information atau AEoI yang bakal diterapkan tahun depan. Selain itu, jika merujuk standar dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), justru tidak ada batasan saldo.
Menurutnya, batasan saldo merupakan kebijakan yang diambil tiap negara. Strategi itu diterapkan untuk melengkapi informasi yang diperlukan bagi basis perpajakan. Pasalnya, jika data pemerintah tidak lengkap, maka yang fokus dipajaki hanya ke informasi yang dimiliki pemerintah.
Adapun, berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah pemilik akun di perbankan yang saldonya hingga Rp200 juta sebanyak 199,8 juta akun. Akun yang memiliki saldo Rp200 juta &ndash; Rp1 miliar sebanyak 1,8 juta akun dan yang berada di atas Rp1 miliar sebanyak 496.867 akun.
Seperti diketahui sebelumnya pemerintah merevisi besaran saldo minimal yang diatur dalam PMK 70/PMK.03/2017 dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar. Pemerintah beralasan, perubahan saldo itu merupakan respons dari masyarakat termasuk pelaku kelompok usaha UMKM.
Jika menilik data pengampunan pajak, dari total 973.141 peserta program tersebut, 433.432 di antaranya merupakan wajib pajak UMKM.
Jumlah itu terdiri dari WP Badan UMKM sebanyak 111.336 dengan total nilai tebusan Rp680 miliar dan deklarasi harta senilai Rp87,10 triliun.
Sedangkan WP orang pribadi UMKM sebanyak 322.096 dengan jumlah nilai tebusan Rp7,81 triliun dan deklarasi harta Rp867,85 triliun.
&ldquo;Kami memang melakukan revisi, dari semula Rp200 juta kami tidak mintakan, revisi itu juga kami lakukan setelah mendapatkan masukan dari masyarakat terutama UMKM.&rdquo; jelasnya.
Secara terpisah, Staf Ahli Menteri Keuagan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemerintah telah membentuk standard operating procedure yang rencananya bakal diselesaikan malam ini.
SOP itu lebih ditekankan mengatur internal otoritas pajak dalam melaksanakan akses keterbukaan informasi keuangan.
&ldquo;Kemungkinan malam ini selesai,&rdquo; katanya.
Secara terpisah ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menjelaskan batasan saldo Rp1 miliar dalam PMK No.70/PMK.03/2017 sebenarnya belum cukup untuk menganalisa pendapatan pemilik akun di lembaga jasa keuangan atau LJK. Cara itu pun diprediksi bakal tidak efektif.
&ldquo;Karena ada saja orang yang sudah menabung puluhan tahun. Mungkin pendapatan kecil namun puluhan tahun bisa Rp1 miliar. Belum tentu juga mereka punya NPWP karena penghasilan di bawah Rp4,5 juta,&rdquo; katanya kemarin.
Oleh karena itu, seharusnya batasan saldo ditiadakan. Pasalnya, informasi saldo tidak bisa digunakan sebagai indikator untuk menentukan seseorang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP atau tidak.
&ldquo;Sehingga kembali ke tadi, kami usulkan KTP elektronik menjadi single identity. Itu akan mudahkan pemerintah karena dia akan bertransaksi dengan notaris, pelayanan publik, mereka gunakan satu nomor dan bisa lebih mudah dianalisis oleh pemerintah,&rdquo; jelasnya.

 JAKARTA — Pemerintah akan mengevaluasi proses pembuatan kebijakan untuk meminimalkan polemik di masyarakat. Proses evaluasi itu merupakan implikasi dari kisruh penentuan batas minimal saldo dalam PMK No.70/PMK.03/2017 sebagai turunan Perppu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. 

Kisruh Batas Minumum Saldo Menkeu Siap Evaluasi Kebijakan

Informasi Diunggah