Navigasi Perpajakan : Aturan Baru Bagi Pelaku Properti

Ditjen Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) No. PER-26/PJ/2018 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan dari Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah atau Bangunan dan Perjanjian Peningkatan Jual Beli atas Tanah dan Bangunan Beserta Perubahannya.

Arsip Koran

Unit

Diterbitkan pada: 03/12/2018

Data

Ditjen Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) No. PER-26/PJ/2018 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan dari Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah atau Bangunan dan Perjanjian Peningkatan Jual Beli atas Tanah dan Bangunan Beserta Perubahannya.

Beleid tertanggal 22 November 2018 ini merupakan revisi Perdirjen PER-18/PJ/2017 yang mengatur hal serupa. Ketentuan baru ini pada dasarnya memuat empat poin perubahan di antaranya terdapat dalam Pasal 3 perdirjen tersebut. Salah satu perubahannya adalah penambahan pasal 3A dan 3B dalam mekanisme penyetoran PPh atas tanah dan bangunan.

Pasal 3A kurang lebih menjelaskan terkait dengan penelitian formal terhadap orang pribadi atau badan atau kuasanya harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh.

Permohonan pemenuhan kewajiban penyetoran itu m...

Akses konten artikel berbayar ini

Nikmati artikel khusus Unit yang telah disusun oleh Tim Data Indonesia dengan visualisasi data yang akurat dan menarik.
Rp 10.000 untuk baca artikel
Bagikan Artikel
Terpopuler

Informasi Diunggah

Diunggah oleh : Tim Data Indonesia

Diunggah ulang pada : 18/06/2024