BREN

JAKARTA &mdash; Pemerintah harus menerapkan aturan yang seimbang antara perusahaan over the top lokal dan global. Langkah Facebook mendirikan perusahaan di Indonesia harus diikuti oleh pemain global lain.
Ana Noviani dan Lavinda redaksi@bisnis.com
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan BKPM telah memberikan izin prinsip kepada Facebook Inc untuk mendirikan perusahaan terbatas. Saat ini, BKPM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang memproses bidang usaha yang diberikan kepada Facebook.
&ldquo;Setahu saya Facebook Inc. sudah kantongi izin prinsip. Sekarang sedang dalam tahap memenuhi syarat-syarat dari Pemda DKI Jakarta, seperti izin lokasi dan sebagainya. [Bidang usaha] Itu masalah teknis saja, yang penting masalah perpajakan dan konten yang bertanggung jawab,&rdquo; tuturnya di BEI, Rabu (21/6).
Pemerintah, lanjut Lembong, menyambut iktikad baik dan semangat positif Facebook Inc. untuk menjadi pelaku usaha yang responsif dan bertanggung jawab.
Dia mengatakan pemerintah mendorong agar pelaku industri digital dapat mengembangkan bisnis sehingga dapat menambah penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Untuk mengundang penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia, Lembong menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian terkait aturan perpajakan yang berlaku.
Saat ini Facebook Inc. tercatat di bursa efek Nasdaq dan memiliki total kapitalisasi pasar sebesar US$441,28 miliar. Data dari We Are Social menunjukkan Facebook memiliki sekitar 106 juta pengguna aktif di Indonesia, sebanyak 41% di antaranya menggunakan Facebook setiap hari.
Facebook menyusul perusahaan OTT lain yang telah lebih dulu membentuk BUT di Indonesia, yaitu Google. Beberapa pekan lalu, pemerintah menyatakan Google telah sepakat untuk membayar pajak sesuai perhitungan pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Informatika ketika itu menyatakan keberhasilan Kementerian Keuangan menarik pajak dari Google adalah pintu masuk bagi pemerintah untuk mendesak perusahaan OTT lain melakukan hal sama, apalagi Google bukan OTT dengan pendapatan terbesar.
&ldquo;Ini bisa jadi pintu masuk, saya kasih clue. Intinya Google ini bukan OTT yang terbesar, masih ada lagi yang lebih besar dan harus bayar pajak juga,&rdquo; kata Menkominfo (14/6).
HARUS SEIMBANG
Executive Director ICT Institute Heru Sutadi menilai rencana Facebook mendirikan badan usaha tetap (BUT) di Indonesia memang sudah seharusnya dilakukan oleh pemain OTT asing.
Dia mendesak OTT lain yang menjalankan bisnisnya di Indonesia segera mengikuti jejak Facebook.
&ldquo;Bukan hanya Facebook, semua OTT harus punya kantor di Indonesia, terutama yang memiliki hubungan bisnis. Misalnya orang Indonesia pasang iklan, pembeli dari Indonesia dan sebagainya,&rdquo; katanya, kemarin.
Ke depan, Heru mengimbau pemerintah segera menetapkan aturan baku yang lebih jelas dan kuat terkait keberadaan OTT asing di Indonesia, disertai berbagai kewajiban serta sanksi tegas jika kewajiban tidak dipenuhi.
Soal kewajiban, menurut dia, pemerintah tak bisa hanya mengandalkan kesadaran pemilik OTT untuk menghadirkan BUT di salah satu negara yang mereka masuki untuk berbisnis.
Pengusaha tentu berprinsip melakukan efisiensi dan tak akan mengeluarkan biaya jika tak didesak dengan aturan yang tegas.
&ldquo;Aturan itu tentunya bukan sekelas surat edaran yang tidak dikenal dan dianggap dalam tata aturan hukum kita. Minimal peraturan menteri bahkan jika perlu dalam bentuk peraturan pemerintah,&rdquo; katanya.
Menurut dia, dengan kewajiban yang sama antara OTT lokal dan asing, maka akan tercipta suasana kompetisi yang sehat di industri teknologi, informasi dan komunikasi. Misalnya terkait perpajakan atau keberadaan data center. Alhasil, turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
&ldquo;Saya termasuk yang sejak lama menyuarakan kewajiban ini, termasuk soal penempatan data center di Indonesia,&rdquo; katanya.
Selain keuntungan finansial, aturan itu juga dinilai mampu menambah lapangan kerja, serta membangun OTT lokal untuk bisa menembus dunia internasional.
&ldquo;Mungkin persoalan kesulitan finansial negara saat ini bisa lebih teratasi jika kita punya 10 unicorn asal Indonesia yang bisa sebesar Google, Facebook. Namun, pemerintah belum berpikir ke arah sana,&rdquo; tutur Heru.
&nbsp;
Profil Pengguna Facebook di Indonesia (juta orang)
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
13&mdash;17
</td>
<td>
18
</td>
</tr>
<tr>
<td>
18&mdash;24
</td>
<td>
40
</td>
</tr>
<tr>
<td>
25&mdash;34
</td>
<td>
30,6
</td>
</tr>
<tr>
<td>
35&mdash;44
</td>
<td>
11,1
</td>
</tr>
<tr>
<td>
45&mdash;64
</td>
<td>
3,52
</td>
</tr>
<tr>
<td>
55&mdash;64
</td>
<td>
0,84
</td>
</tr>
<tr>
<td>
65+
</td>
<td>
1,92
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Media Sosial Paling Aktif di Indonesia (%)
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
Youtube
</td>
<td>
49
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Facebook
</td>
<td>
48
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Instagram
</td>
<td>
39
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Whatsapp
</td>
<td>
38
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Twitter
</td>
<td>
38
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Google+
</td>
<td>
36
</td>
</tr>
<tr>
<td>
FB Messenger
</td>
<td>
31
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Line
</td>
<td>
30
</td>
</tr>
<tr>
<td>
LinkedIn
</td>
<td>
28
</td>
</tr>
<tr>
<td>
BBM
</td>
<td>
26
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Pinterest
</td>
<td>
22
</td>
</tr>
<tr>
<td>
WeChat
</td>
<td>
21
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Sumber: We are Social BISNIS/TRI UTOMO

 JAKARTA — Pemerintah harus menerapkan aturan yang seimbang antara perusahaan over the top lokal dan global. Langkah Facebook mendirikan perusahaan di Indonesia harus diikuti oleh pemain global lain. 

Over The Top Facebook Dirikan But

Informasi Diunggah