Pajak Reklame DKI : Penertiban Dinilai Memberatkan Pengusaha

Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta (Hipmi Jaya) yang juga memiliki usaha di bidang reklame Arief Satria Kurniagung mengatakan, pihaknya mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan reklame yang memiliki izin.

Arsip Koran

Unit

Diterbitkan pada: 12/01/2019

Data

JAKARTA — Kebijakan penertiban reklame di DKI Jakarta dipandang memberatkan dunia usaha reklame.

Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta (Hipmi Jaya) yang juga memiliki usaha di bidang reklame Arief Satria Kurniagung mengatakan, pihaknya mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan reklame yang memiliki izin.

Namun, kewajiban penggunaan reklame LED terutama di kawasan kendali ketat dipandang memberatkan.

“Kalau kita mau berpindah ke LED itu jatuhnya ke modal karena hingga sekarang ini kebanyakan pengusaha reklame Indonesia masih menggunakan reklame konvensional dibanding LED,” kata Arief, Kamis (10/1).

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui berbagai SKPD yang tergabung dalam Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaran Reklame (TPTPR) sedang menertibkan reklame tanpa izin dan tidak sesuai ketentuan di kawasan ...

Akses konten artikel berbayar ini

Nikmati artikel khusus Unit yang telah disusun oleh Tim Data Indonesia dengan visualisasi data yang akurat dan menarik.
Rp 10.000 untuk baca artikel
Bagikan Artikel
Terpopuler

Informasi Diunggah

Diunggah oleh : Tim Data Indonesia

Diunggah ulang pada : 25/05/2024