BREN

PAKET EKONOMI XIII PP Perumahan Segera Terbit
JAKARTA &mdash; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah akan segera diterbitkan.
Ipak Ayu H.N. redaksi@bisnis.com
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanudin menuturkan, seharusnya peraturan pemerintah atau PP tersebut keluar pada September 2016. Namun, proses harmonisasi pada kementerian lain membutuhkan waktu sedikit lama.
&ldquo;Kemarin saya ketemu dengan Menteri Perekonomian. Kata beliau RPP [Rancangan Peraturan Pemerintah] sudah di Sekretariat Negara untuk ditandatangani Presiden. Artinya tidak akan lama lagi,&rdquo; katanya kepada Bisnis melalui layanan pesan singkat, Rabu (19/10).
Syarif pun menargetkan sebelum lewat Oktober 2016 pasti sudah dirilis untuk segera disesuaikan serentak dengan seluruh daerah guna percepatan program strategis nasional sejuta rumah.
Menurutnya, pemerintah telah mengkhususkan pembentukan regulasi penyederhanaan perizinan tersebut secara paralel. Pasalnya, skema pada umumnya urutan regulasi yang diterbitkan antara lain PP, peraturan menteri (permen), kemudian peraturan daerah (Perda).
Dengan pemberlakuan secara paralel, sejumlah pemerintah daerah telah terlebih dahulu memberlakukan penyederhanaan perizinan ini. Pusat pun berupaya memberi insentif bagi daerah-daerah tersebut.
&ldquo;Kami monitoring daerah yang sudah melakukan kebijakan pusat dengan cepat. Selain penghargaan tentunya, pusat juga telah memberikan bantuan materiel, misalnya prasarana, sarana, dan utilitas umum hingga alat berat sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, seusai diundangkannya PP penyederhanaan perizinan, pemerintah segera membentuk komite khusus untuk mengawasi implementasi kebijakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus mengatakan, saat ini draf penyusunan tim pemantau sudah ada di Kementerian Perekonomian. Rencananya, perwakilan dari Kantor Wakil Presiden atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menjadi koordinator tim pemantau.
&ldquo;Tim tersebut juga bakal melibatkan beberapa kementerian/lembaga lain karena PP bersifat lintas sektor. Tentu yang sudah pasti ada Kementerian PUPR, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Agraria dan Tata Ruang,&rdquo; ujar Maurin.
Dia menambahkan, agar berjalan efektif dan komprehensif, pelaku bisnis di sektor perumahan murah pun akan dilibatkan. Mereka adalah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).
Tim pemantau, kata Maurin, secara khusus akan memantau di tiaptiap daerah, bahkan sampai dapat memberikan peringatan.
Sementara itu, kalangan pelaku usaha menyambut baik rencana pemerintah tersebut.
KOORDINASI INTENSIF
Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Hari Raharta pernah mengungkapkan, sejauh ini koordinasi berbagai pemangku kepentingan di bidang perumahan sangat intensif guna mengatasi berbagai tantangan di sektor perumahan.
Dia menilai pembentukan tim ad hoc atau komite khusus yang mengawal pelaksanaan regulasi dapat secara rutin mengevaluasi pelaksanaan penyederhanaan perizinan. Tim juga menetapkan keputusan strategis untuk menindaklanjuti hambatanhambatan yang terjadi di daerah.
Pasalnya, tantangan utama keberhasilnya program ini adalah implementasi oleh pemerintah daerah.
&ldquo;Nanti ada tim ad hoc di pusat yang dibentuk untuk menjawab tantangan ini. Di daerah juga akan dibentuk. Ini akan rutin melaksanakan evaluasi, daerah mana saja yang masih sulit,&rdquo; ujarnya.
Hari mengatakan, dalam pembicaraan antara pemerintah dan pengembang, telah disepakati akan adanya mekanisme sanksi dalam PP yang akan terbit. Sanksi ini akan dikenakan kepada daerah yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.
Menurutnya, salah satu mekanisme sanksi yang akan diberikan adalah penahanan peyaluran dana alokasi khusus kepada daerah yang tidak menjalankan pemangkasan proses perizinan.
&ldquo;Itu perlu dan saya kira bisa dilakukan oleh pemerintah yang sekarang. Mereka tegas saya kira.
Saya lebih yakin dengan pemerintah sekarang sebab ada keinginan untuk mengubah dengan paradigma baru,&rdquo; katanya.
Paket Kebijakan Ekonomi XIII telah menetapkan jumlah izin dan tahapan bagi penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau luas kurang dari 5 hektare hanya 11 jenis dari sebelumnya 13 jenis.
Waktu pengurusan pun ditetapkan hanya 44 hari dari semula 769&mdash;981 hari dengan penghematan 30% dari biaya semula.
Penyederhanaan Proses Perizinan Paket Kebijakan Ekonomi XIII 
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
1,Izin pemanfaatan tanah/ izin pemanfaatan ruang dengan langkah-langkah:
</td>
</tr>
<tr>
<td>
a, Pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah yang akan dijadikan lokasi proyek
</td>
</tr>
<tr>
<td>
b, Pertimbangan teknis penatagunaan tanah/advise planning (7 hari kerja)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
2, Penerbitan surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak developer (3 hari kerja)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
3, Pengesahan site plan Diproses bersama dengan izin lingkungan:
</td>
</tr>
<tr>
<td>
- SPPL (sampai dengan luas lahan 5 hektare)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
- Analisis dampak lingkungan lalu lintas, dengan mencakup rekomendasi pemadam kebakaran
</td>
</tr>
<tr>
<td>
- Membayar retribusi untuk penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman (5 hari kerja).
</td>
</tr>
<tr>
<td>
4, Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (maksimal 14 hari kerja)&ndash;paralel dengan nomor 5,. Penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Induk (3 hari kerja)&ndash;paralel dengan nomor 4 Pemecahan IMB (1 hari kerja)&ndash;paralel dengan nomor 6 (proses yang dilakukan pengembang)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
6, Evaluasi dan penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (3 hari kerja)&ndash;paralel dengan pemecahan IMB
</td>
</tr>
<tr>
<td>
7, Penerbitan sertifikat induk HGB a/n pengembang (3 hari kerja)&ndash;paralel dengan nomor 8
</td>
</tr>
<tr>
<td>
9, Pemecahan sertifikat a/n pengembang (maksimal 3&mdash;5 hari kerja)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
10, Penerbitan sertifikat (peralihan hak) a/n konsumen (maksimal 4 hari kerja)&ndash;paralel dengan nomor 11
</td>
</tr>
<tr>
<td>
11, Pemecahan PBB atas nama nama konsumen (3 hari kerja)&ndash;paralel dengan nomor 10
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Sumber: Paket Kebijakan Ekonomi XIII BISNIS/HUSIN PARAPAT

 
JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah akan segera diterbitkan. 

Paket Ekonomi Xiii Pp Perumahan Segera Terbit

Informasi Diunggah