BREN

Bisnis, JAKARTA &mdash; Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan mendalami satu per satu rekam jejak 40 nama yang lolos seleksi tahap ketiga oleh Pantia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019&mdash;2023.Penelusuran rekam jejak itu akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, dan hasilnya nanti akan disampaikan sebagai data pembanding bagi Pansel Capim KPK untuk memilih calon yang memiliki integritas dan latar belakang yang memadai.&ldquo;Kami juga sudah membuka pos pengaduan dan itu memang akan kami telaah lebih jauh tentang data yang sudah diberikan,&rdquo; ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, Selasa (6/8).Menurutnya, idealnya pimpinan KPK periode mendatang dipimpin oleh figur baru.Dari sejumlah nama yang lolos tahap ketiga, terdapat dua nama komisioner yang saat ini menjabat yakni Laode M. Syarif dan Alexander Marwata.&ldquo;Kami pandang lebih baik figur-figur baru yang menempati pimpinan KPK 2019&mdash;2023. Kami belum selesai tracking tentang siapa saja calon-calon potensial dan kalau dibilang ada, pasti ada ya dari 40 ini orang-orang baik. Tapi memang kami belum mempublikasikan itu,&rdquo; ujarnya.Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyatakan koalisi masyarakat antikorupsi akan melayangkan surat masukan kepada Presiden Joko Widodo dan Pansel Capim KPK.Intinya, koalisi meminta Presiden dan Pansel Capim KPK mempertimbangkan unsur integritas sebagai hal utama dalam memilih calon komisioner lembaga antirasuah.Poin integritas dianggap belum menjadi prioritas Pansel hingga tiga tahap tes pemilihan capim KPK dilakukan.&ldquo;Dalam surat ini kami mengatakan ada kewajibankewajiban hukum seperti melaporkan harta kekayaan dan lain-lain. Kami minta agar Pansel dan Presiden mempertimbangkan hal ini sebagai hal utama. Tentu karena ini tertulis, dia harus menjawab dengan tertulis juga,&rdquo; katanya.Penilaian tidak adanya perhatian terhadap integritas capim KPK muncul karena Pansel belum melihat apakah para pelamar pimpinan KPK dari unsur pejabat negara sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terbaru atau belum.Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih sempat menyatakan para kandidat pimpinan KPK tidak wajib menyerahkan LHKPN lantaran masih berstatus calon.Para kandidat harus menyerahkan laporan harta ketika sudah lolos seleksi atau resmi dilantik menjadi komisioner KPK.Yenti kemudian menjelaskan soal perbedaan persepsi melihat Pasal 29 huruf k UU KPK. Dia mengatakan, kritikan-kritikan soal polemik LHKPN bisa diterima oleh Pansel.Menurutnya, pemahaman soal capim yang harus menyerahkan LHKPN setelah terpilih sudah dilakukan sejak pemilihan pimpinan KPK jilid I-IV. (Lalu Rahadian)

Bisnis, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan mendalami satu per satu rekam jejak 40 nama yang lolos seleksi tahap ketiga oleh Pantia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019—2023.

Pansel Capim KPK : Koalisi Sipil Dalami Rekam Jejak

Informasi Diunggah