Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyebut keputusan untuk menerbitkan atau tidaknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) diibaratkan seperti simalakama yang tidak akan bisa memuaskan semua pihak.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan terkait pertimbangan penerbitan Perppu pembatalan UU KPK, posisi pemerintah seperti dihadapkan pada buah simalakama.
“Karena keputusan itu seperti simalakama, enggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu.
Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak,” katanya, Jumat (4/10).
Moeldoko mengatakan pemerintah juga menampung semua aspirasi dan usulan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, masyarakat, hingga partai.
Sejumlah mahasiswa telah menemui Moeldoko...