Payung Hukum Lembaga Aantikorupsi : Perppu KPK Jadi Simalakama

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyebut keputusan untuk menerbitkan atau tidaknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) diibaratkan seperti simalakama yang tidak akan bisa memuaskan semua pihak.

Arsip Koran

Unit

Diterbitkan pada: 05/10/2019

Data

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyebut keputusan untuk menerbitkan atau tidaknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) diibaratkan seperti simalakama yang tidak akan bisa memuaskan semua pihak.

[email protected]

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan terkait pertimbangan penerbitan Perppu pembatalan UU KPK, posisi pemerintah seperti dihadapkan pada buah simalakama.

“Karena keputusan itu seperti simalakama, enggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu.

Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak,” katanya, Jumat (4/10).

Moeldoko mengatakan pemerintah juga menampung semua aspirasi dan usulan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, masyarakat, hingga partai.

Sejumlah mahasiswa telah menemui Moeldoko...

Akses konten artikel berbayar ini

Nikmati artikel khusus Unit yang telah disusun oleh Tim Data Indonesia dengan visualisasi data yang akurat dan menarik.
Rp 10.000 untuk baca artikel
Bagikan Artikel
Terpopuler

Informasi Diunggah

Diunggah oleh : Tim Data Indonesia

Diunggah ulang pada : 29/11/2023

IND

Copyright © 2024 - DataIndonesia.id