Bisnis, JAKARTA — Rencana Kementerian Komununikasi dan Informatika yang menunda kenaikan biaya hak pengunaan (BHP) frekuensi televisi dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi keekonomian bisnis dewasa ini.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi berpendapat bahwa BHP televisi lebih rendah dibandingkan dengan telekomunikasi karena sifat dan beban yang diemban berbeda.
Dari sisi frekuensi industri penyiaran menggunakan frekuensi publik dan free to air, sehingga lebih murah dibandingkan dengan industri telekomunikasi.
Hanya saja, dari sisi kepemilikan, industri televisi lebih kompleks sebab berbagai kepentingan terdapat di dalamnya.
Dia mengatakan saat ini beberapa lembaga penyiaran swasta (LPS) dimiliki oleh politisi, sehingga dalam mengatur industri penyiaran, termasuk menaikan BHP, butuh komitmen yang kuat.
“Mengatur industri televisi kan...