Pembiayaan Kendaraan Bermotor :Wapres JK Kritisi Kebijakan DP 0%

JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai hadirnya aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan keringananuang muka(down payment/ DP) pembiayaan kendaraan bermotor sebagai kebijakan berisiko tinggi.

Arsip Koran

Unit

Diterbitkan pada: 15/01/2019

Data

JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai hadirnya aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan keringananuang muka(down payment/ DP) pembiayaan kendaraan bermotor sebagai kebijakan berisiko tinggi.

Wapres Kalla menilai, terkait dengan uang muka sudah ada aturan Bank Indonesia soal suku bunga. Kebijakan demikian, menurutnya, akan memicu tingginya nonperforming loan (NPL) alias kredit macet.

“Itu kan ada aturan BI untuk mengatur tentang DP itu. Kalau DP 0% bisa beli hari ini, tapi kredit macetnya banyak. High risk. Jangan pula begitu, kalau terjadi pula high risk nanti yang bekerja nanti debt collector,” ujarnya, Senin (14/1).

Sementara itu, OJK membuka fasilitas DP 0% sebagai peluang pertumbuhan industri pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank OJK Riswinandi mengatakan, DP 0% menjadi peluang bagi multifinance u...

Akses konten artikel berbayar ini

Nikmati artikel khusus Unit yang telah disusun oleh Tim Data Indonesia dengan visualisasi data yang akurat dan menarik.
Rp 10.000 untuk baca artikel
Bagikan Artikel
Terpopuler

Informasi Diunggah

Diunggah oleh : Tim Data Indonesia

Diunggah ulang pada : 24/05/2024