BREN

JAKARTA &mdash; Bank Indonesia berharap defisit anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan (RAPBNP) 2017 tidak akan mencapai 2,92% atau mendekati batas maksimum sesuai undang-undang.
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menuturkan otoritas moneter mencermati tren peningkatan defisit agar tidak sampai mengganggu stabilitas moneter.
&ldquo;Kalau saya lihat kemarin arahnya maksimum 2,6%. Itu batasan yang masih bisa diterima,&rdquo; ujarnya, Jumat (7/7).
Pada rapat kerja dengan Banggar, Kamis (6/7), pemerintah mengajukan defisit anggaran dalam RAPBNP 2017 sebesar 2,92%, lebih tinggi dari APBN 2017 sebesar 2,41% dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp397,2 triliun.
Meski demikian, tingginya angka defisit hingga 2,92% didasarkan pada asumsi belanja kementerian dan lembaga yang mencapai 100%.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah yakin penyerapan belanja tidak mampu mencapai 100% atau hanya sekitar 96%&mdash;97%. &ldquo;Nah, kalau dipakai outlook yang 3%-an tidak akan terealisasi, maka defisitnya 2,67%,&rdquo; jelasnya, kemarin.
Agus D.W. Martowardojo pun optimistis Kementerian Keuangan, selaku otoritas fiskal, mampu mengelola defisit fiskal dan manajemen utang yang lebih sehat.
Salah satunya, pemerintah melakukan penyehatan fiskal untuk penerimaan negara secara lebih optimal.
&ldquo;Rata-rata total anggaran belanja di kisaran 90%&mdash;92%, kalau ada self blocking sekitar Rp15 triliun itu artinya tidak dipangkas, tapi diperkirakan tidak digunakan,&rdquo; katanya.
Kebijakan ini, kata Gubernur BI, menujukan tekad pemerintah untuk melakukan pengelolaan fiskal yang baik. BI juga sangat merekomendasikan agar kebijakan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik ke depannya.
Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam pesan di akun media sosial, menegaskan pemerintah akan terus menjaga kesimbangan pengelolaan utang dan mengatur defisit supaya tidak melebar.
Saat ini rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 30% sedangkan defisit APBN masih berada di kisaran 2,5%.
Angka itu, menurutnya, masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara G-20 lainnya.
Jumlah defisit serta pertumbuhan ekonomi di atas 5%, katanya, juga menunjukkan stimulus fiskal yang dikeluarkan memperintah mampu meningkatkan perekonomian.
&ldquo;Kondisi ini juga menunjukkan bahwa utang menghasilkan kegiatan produktif atau dengan kata lain pemerintah tetap mengelola utang secara hati-hati,&rdquo; tulis Sri Mulyani, Jumat (7/7).
Sri Mulyani menambahkan, sebagian anggaran memang dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar yang tengah gencar dilakukan pemerintah di sejumlah daerah.
Selain infrastruktur, belanja lainnya yang menjadi prioritas pemerintah adalah investasi pendidikan dan kesehatan.
Kendati memerlukan biaya yang ukup besar, pemerintah tetap akan mengupayakan agar defisit tidak melebar dan utang tidak meningkat secara tidak terkendali.
Hanya saja, untuk menjaga stabilitas utang dan defisit yang terjaga, hal itu perlu ditopang dengan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara.
Padahal, jika melihat beberapa tahun ke belakang, penerimaan perpajakan hampir bisa dikatakan tidak pernah mencapai target dalam APBN.
Adapun, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau RAPBN-P 2017, pemerintah telah menggusulkan revisi terhadap sejumlah target di APBN 2017.
Di sektor penerimaan perpajakan, pemerintah mengubah pertumbuhan perpajakan dari 16% menjadi 12,9% dengan shortfall penerimaan perpajakan diperkirakan Rp50 triliun.

 JAKARTA — Bank Indonesia berharap defisit anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan (RAPBNP) 2017 tidak akan mencapai 2,92% atau mendekati batas maksimum sesuai undang-undang. 

Pengelolaan Defisit Agus & Sri Mulyani Satu Suara

Informasi Diunggah

Pengelolaan Defisit Agus &amp; Sri Mulyani Satu Suara

Informasi Diunggah

Pengelolaan Defisit Agus & Sri Mulyani Satu Suara