Keputusan pemerintah pusat untuk melebur Badan Pengusahaan Batam dengan institusi pemerintah kota menuai pro-kontra.
Feni Freycinetia [email protected]
Hal itu bermula dari pernyataan Menteri Koor dinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution, setelah melaksanakan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (12/12) terkait persoalan dualisme kewenangan di wilayah industri tersebut.
Setelah melengserkan Lukita Dinarsyah Tuwo dari posisi nomor wahid di BP Batam, pemerintah berencana menetapkan Wali Kota Batam menjadi ex-officio di institusi yang dibangun atas ide BJ Habibie sejak era 80-an itu.
Sebagai reaksi atas pernyataan Menteri Darmin, Ombudsman RI, perwakilan pengusaha, peneliti Habibie Center, dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan kegusaran terhadap masa depan salah satu wilayah stra...