BREN

JAKARTA &mdash; Indonesia dinilai perlu melakukan pendekatan baru untuk memacu pertumbuhan industri halal.
Apalagi dasar hukumnya sudah diberlakukan sejak 2014 yaitu Undang Undang Jaminan Produk Halal.
Ketua Pokja Industri Kreatif, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Irfan Wahid mengemukakan diperlukan terobosan baru karena sektor industri halal berprospek cerah. &ldquo;Ada lima potensi besar yakni industri halal, millenials, ekonomi digital, pariwisata, dan kreatif. Kalau digabungkan akan menjadi luar biasa,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Selasa (13/6).
Indonesia memiliki potensi besar dengan jumlah populasi muslim sekitar 31,1% dari total populasi global pada 2060. Pada 2015, belanja penduduk muslim di seluruh dunia untuk sektor produk dan jasa mencapai US$1,9 triliun.
Menurut Irfan, ada lima langkah yang harus dilakukan pemerintah agar dapat mengoptimalkan potensi industri halal yaitu melakukan sosialisasi kepada generasi milenial, mendorong keterlibatan pelaku usaha baru dalam industri halal dengan memberikan kemudahan regulasi serta adanya insentif fiskal.
Selain itu mendirikan pusat inkubasi usaha rintisan yang fokus pada sektor tersebut. Selanjutnya, pemerintah dapat memperbanyak titik destinasi pariwisata halal di perdesaan untuk desa berpenduduk mayoritas muslim. Langkah itu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan penduduk lokal.
Ekonom Center of Reform on Economics Akhmad Akbar Susamto mengusulkan beberapa langkah untuk pengembangan ekosistem halal di Indonesia, antara lain dengan menyusun peta jalan bagi sektor tersebut seperti dilakukan Malaysia, Jepang, dan Korsel.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman mengungkapkan jumlah pelaku usaha di sektor itu yang mengantongi sertifikat halal belum mencapai 50%. (M. Nuhadi Pratomo)

 
Apalagi dasar hukumnya sudah diberlakukan sejak 2014 yaitu Undang Undang Jaminan Produk Halal. 

Pengembangan Industri Halal Diperlukan Terobosan Baru

Informasi Diunggah