BREN

Sejumlah pelaku kawasan industri (KI) luar Jawa mengeluhkan kondisi infrastruktur yang sangat minim di wilayahnya. Padahal, melalui Peraturan Pemerintah (PP) 142/2015, pemerintah menjanjikan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Hal tersebut terungkap dalam Business Forum dan Rakernas XVIII HKI di Surabaya, Senin (31/7). Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan kondisi infrastruktur di luar Jawa yang belum mapan menjadi disinsentif bagi investor.
&ldquo;Kita kekurangan mulai dari infrastruktur dasar, seperti jaringan energi dan ketenagalistrikan, bahkan dari perizinan pengelolaannya. Lalu akses dan pembangunan jaringan transportasi juga [sulit],&rdquo; ujar Sanny.
Ketiadaan infrastruktur akhirnya membuat investor tetap memilih Pulau Jawa. Ini tentu tak sejalan dengan keinginan pemerintah untuk membangun perekonomian di luar Pulau Jawa.
Beberapa kawasan industri yang infrastrukturnya masih sulit misalnya KI Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini menjadi salah satu sentra pemurnian mineral terbesar nasional.
Saat ini, perjalanan darat melalui jalan utama dari Ibu Kota Sulawesi Tengah hingga ke Morowali memakan waktu hingga 10 jam, sedangkan penggunaan transportasi air tidak memungkinkan karena di saat-saat tertentu gelombang laut sangat tinggi.
Selain itu, Kawasan Industri Makassar juga sulit berkembang karena kekurangan pasokan gas.
&ldquo;Infrastruktur sangat penting dalam membangun kawasan industri. Saat ini, ada 33 kawasan industri yang sedang dalam tahap persiapan dan 13 di antaranya berada di luar Pulau Jawa,&rdquo; jelas Sanny.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut kawasan industri di luar Jawa diharapkan dapat menjadi tumpuan untuk mendongkrak daya saing KI nasional yang saat ini terbebani dengan harga lahan yang mahal.
&ldquo;Di luar Jawa, kita bisa menawarkan lahan yang lebih kompetitif dengan luasan yang lebih besar. Selama ini provinsi luar Jawa selalu menawarkan resources-based. Sekarang kita bisa kembangkan ke sektor berbasis manufaktur,&rdquo; jelas Airlangga.
REVISI PERPRES
Sementara itu, pemerintah akhirnya menerbitkan revisi Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Proyek Strategi Nasional. Dalam revisi regulasi tersebut, sejumlah aturan yang dinilai menyulitkan realisasi proyek strategis nasional direlaksasi.
Dalam Perpres No. 58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pemerintah merampungkan daftar yang mencakup jalan tol, jalan nasional, kereta api, pembangunan bendungan hingga Kawasan Industri.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menyampaikan revisi beleid tersebut diharapkan menjawab persoalan-persoalan dasar percepatan pembangunan infrastruktur.
Salah satu yang diatur melalui Perpres 58/2017 adalah fungsi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai lembaga Badan Layanan Umum (BLU) yang nantinya akan mengelola langsung dana pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional.
&ldquo;Selama ini alokasi pengadaan tanah diberikan pada kementerian terkait. Begitu anggarannya habis dan pembebasan tanah belum selesai, uangnya hangus dan harus dialokasikan lagi pada tahun berikutnya.
Dengan dikelola BLU, dananya lebih aman dan saat dialokasikan, bisa terus digunakan,&rdquo; jelas Wahyu di Surabaya, Senin (31/7).
Wahyu mengatakan pemerintah bertanggung jawab dalam pengadaan lahan, tetapi operator atau pelaksana proyek kerap terkendala ketersediaan lahan. Untuk itu, pemerintah merilis 248 PSN yang akan mendapatkan keistimewaan dalam hal pengadaan lahan.
&ldquo;Kalau kita lihat pada aturannya, lahan memang harus disediakan oleh pemerintah tetapi boleh ada badan usaha yang menangani dulu dananya. Berdasarkan pembahasan terakhir, dana pembebasan lahan untuk tahun ini bisa sampai Rp44 triliun.&rdquo;

 Sejumlah pelaku kawasan industri (KI) luar Jawa mengeluhkan kondisi infrastruktur yang sangat minim di wilayahnya. Padahal, melalui Peraturan Pemerintah (PP) 142/2015, pemerintah menjanjikan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. 

Pengembangan Ki Infrastruktur Jadi Kendala

Informasi Diunggah