Penggunaan Dana Bantuan : Parpol Wajib Lapor ke BPK

DENPASAR — Tata kelola penggunaan dana bantuan untuk partai politik akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai politik penerima dana bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke lembaga auditor negara itu.

Arsip Koran

Unit

Diterbitkan pada: 29/11/2018

Data

DENPASAR — Tata kelola penggunaan dana bantuan untuk partai politik akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai politik penerima dana bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke lembaga auditor negara itu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjamin transparansi penggunan anggaran partai politik dari bantuan negara untuk meminimalkan terjadinya korupsi.

Satu sisi, BPK memang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. “Aturan perundang-undangan sudah ada, semua anggaran kan oleh BPK,” katanya, Rabu (28/11).

Menurutnya, anggaran untuk partai politik dari keuangan negara ini penting untuk meningkatkan konsolidasi demokrasi. Perkara angaran tersebut akan dikorupsi ataupun digunakan tidak semestinya merupakan tanggung jawab oknum bersangkutan buka...

Akses konten artikel berbayar ini

Nikmati artikel khusus Unit yang telah disusun oleh Tim Data Indonesia dengan visualisasi data yang akurat dan menarik.
Rp 10.000 untuk baca artikel
Bagikan Artikel
Terpopuler

Informasi Diunggah

Diunggah oleh : Tim Data Indonesia

Diunggah ulang pada : 21/06/2024