BREN

Bisnis, JAKARTA &mdash; Pengamanan terhadap pejabat negara menjadi sorotan setelah peristiwa penusukan terhadap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) siang.Amanda K. Wardhani &amp; Jaffry P. Prabu <a href="mailto:redaksi@bisnis.com">redaksi@bisnis.com</a>Selain Wiranto yang mengalami luka di perutnya, insiden ini juga melukai Kapolsek Menes Dariyanto dan seorang tokoh dari Menes Fuad Sauqi.Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai ada dua hal yang harus dievaluasi terkait dengan pengamanan pejabat negara, yakni pertama, kewaspadaan personel pengamanan di lapangan.Kedua, soal kemampuan reaksi cepat dari personel pengamanan yang melekat di sekeliling pejabat negara.&ldquo;Itu ke depan yang sekiranya perlu dievaluasi untuk pejabat negara. Secara prosedur pengamanan tidak ada masalah,&rdquo; ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (10/10).Menurut dia, banyak orang yang sering kali luput dengan hal-hal kecil dan sederhana karena soal pengamanan selalu difokuskan pada bom atau penembakan.&ldquo;Padahal, obeng [saja] bisa menjadi senjata. Artinya, serangan dalam bentuk apapun bisa saja terjadi. Ini cenderung sulit diprediksi sehingga tingkat kesulitannya sangat tinggi,&rdquo; tuturnya.Senada, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli memandang perlu adanya evaluasi prosedur operasi standar (standard operating procedure/ SOP) pengamanan pejabat publik, setelah adanya insiden tersebut.&ldquo;Berarti perlu ada SOP pengamanan pejabat publik. SOP selama ini seperti apa pengamanannya. Perlu ada evaluasi, karena bagaimana pun pejabat publik harus mendapat perlindungan keamanannya,&rdquo; katanya.Menurut dia, peristiwa penusukan Wiranto merupakan kasus pertama yang diketahuinya yang menimpa pejabat publik yang merupakan seorang menteri oleh seorang warga.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nasir Djamil meminta pemerintah mengusut kasus penusukan itu secara profesional. Dari situ, nanti ketahuan apakah prosedur pengamanan terhadap pejabat negara telah dilakukan sesuai dengan standar atau tidak.&ldquo;Saya berharap agar pejabat-pejabat di pemerintahan memperhatikan pengamanan saat melakukan kunjungan lapangan,&rdquo; tuturnya.Djamil yang merupakan anggota legislatif bidang hukum, pengamanan, dan pertahanan periode 2014&mdash;2019 menjelaskan pelaku harus diproses secara hukum, serta motifnya melakukan hal itu juga harus segera diketahui.Peristiwa yang menimpa Wiranto, menurut anggota DPR Abdul Kadir Karding, menjadi pembelajaran berharga bagi Presiden Joko Widodo maupun pejabat negara lainnya saat berada di tengah kerumunan massa.&ldquo;Mungkin harus ada pengamanan dan sistem keprotokolan yang perlu diatur lebih ketat terhadap pejabat negara,&rdquo; katanya.Terkait dengan hal itu, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Maruli Simanjuntak mengatakan pengamanan Presiden sudah mempertimbangkan risiko paling tinggi sehingga standar pengamanan saat ini sudah cukup ketat.&ldquo;Tak perlu [peningkatan pengamanan]. Kita kan standar sudah high risk. Kalau kita gak tahu kondisinya gimana, harusnya bisa diantisipasi.Mestinya sudah clear,&rdquo; ujarnya.Mengingat Presiden Joko Widodo yang selalu aktif dalam semua kegiatannya dan sering bersalaman dengan masyarakat ketika melakukan kunjungan kerja, Maruli mengemukakan hal itu bukanlah masalah bagi paspampres.&ldquo;Enggak lah kami sudah hitung semua ada SOP. Ya kalau kami saat dropping harusnya sudah clear.&rdquo; Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) mendeteksi adanya peningkatan ancaman keamanan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.Kepala BIN Budi Gunawan menyebutkan kondisi tersebut diantisipasi dengan meningkatkan keamanan termasuk kepada pejabat publik.Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan penyerangan terhadap Wiranto menunjukkan sel radikalisme masih terus hidup di Indonesia.Untuk itu, JK mengimbau kepada semua pihak agar mawas diri serta meningkatkan kehati-hatian dalam beraktivitas.&ldquo;Juga kepada masyarakat segera melaporkan jika ada masalah-masalah [di lingkungannya kepada aparat terkait],&rdquo; katanya.USUT TUNTASSementara itu, Presiden Joko Widodo langsung menginstruksikan kepada Kepala BIN, Panglima TNI, dan Kapolri untuk mengusut tuntas pelaku penusukan tersebut.&ldquo;Saya juga tadi siang telah perintahkan kepada Kapolri dan Kepala BIN, didukung TNI untuk mengusut tuntas, sekali lagi usut tuntas, dan tindak tegas pelaku dan seluruh jaringan terkait peristiwa tadi siang,&rdquo; kata Presiden dalam jumpa pers di Paviliun Kartika, RS Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Kamis (10/10).Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengecam keras tindakan tersebut.&ldquo;Kecaman ini bukan karena penusukan ditujukan kepada Pak Wiranto yang kebetulan seorang pejabat publik. Kejadian ini sekaligus menjadi early warning bagi kepolisian yang bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,&rdquo; katanya di Kompleks Parlemen.Namun demikian, Bambang menjelaskan masyarakat tidak perlu terprovokasi atas kejadian tersebut. Dia percaya kepolisian bisa segera menyelesaikan masalah ini sesuai ketentuan yang berlaku.&ldquo;Selain ada Polri, kita juga punya TNI yang selalu siap sedia menjaga kedamaian Indonesia.&rdquo; Ketua DPR Puan Maharani juga mengecam penyerangan tersebut. &ldquo;Peristiwa itu merupakan bentuk teror. Setiap aksi teror, yang ditujukan kepada siap pun, adalah sebuah kejahatan,&rdquo; katanya melalui pesan instan, Kamis (10/10).Puan meminta masyarakat tidak berspekulasi dan memercayakan penanganan kasus ini pada aparat kepolisian.Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku terpapar paham radikal sehingga berani melakukan penyerangan kepada pejabat publik. (Anggara Pernando/Sholahuddin Al Ayyubi/Rayful Mudassir/Antara)<table><tbody><tr><td>Presiden Joko Widodo</td><td>Kepada seluruh masyarakat, kami ajak bersama-sama untuk memerangi radikalisme, memerangi terorisme yang ada di Tanah Air kita,</td></tr><tr><td>Ketua DPR Puan Maharani</td><td>Peristiwa itu merupakan bentuk teror, Setiap aksi teror yang ditujukan kepada siapa pun adalah sebuah kejahatan,</td></tr><tr><td>Wakil Presiden Jusuf Kalla</td><td>Kepada masyarakat segera melaporkan jika ada masalah-masalah [di lingkungannya kepada aparat terkait],</td></tr><tr><td>Ketua MPR Bambang Soesatyo</td><td>Kejadian ini sekaligus menjadi early warning bagi kepolisian yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,</td></tr></tbody></table>

Bisnis, JAKARTA — Pengamanan terhadap pejabat negara menjadi sorotan setelah peristiwa penusukan terhadap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) siang.

Penyerangan Terhadap Wiranto : Pengamanan Pejabat Negara Disorot

Akses konten artikel berbayar ini

Info lanjut hubungi: 081234567890 / [email protected]

Informasi Diunggah