BREN

BANDUNG &mdash; Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggenjot layanan mengenai tera, tera ulang dan metrologi legal meski kewenangan sudah beralih ke kabupaten dan kota.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menginginkan masyarakat mendapatkan kepastian bahwa barang yang dibeli sesuai dengan berat atau kapasitas yang tertera pada barang dan tidak ada kebohongan atau pengurangan takaran.
Menurutnya, untuk membangun kenyamanan masyarakat saat bertransaksi, pihaknya akan menurunkan petugas tera dan tera ulang ke lapangan.
"Tentu di hari tertentu para petugas atau pengawas akan langsung turun ke lapangan dengan membawa tera ulang langsung mengukur karena boleh jadi di lapangan masih ada pelanggaran," ujarnya di Bandung, Senin (19/6).
Aher berharap dengan dialihkannya wewenang pelayanan tera, tera ulang dan metrologi legal dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kabupaten dan Kota pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat.
Para pedagang pun nantinya akan diberikan edukasi, jangan sampai mereka merasa beruntung ketika kiloan tidak seimbang.
Dia memastikan ke depan seluruh alat takar dan timbang serta alat hitung akan di tera ulang. Selain itu akan disediakan pula layanan timbang ulang di tiap-tiap pasar tradisional dan modern. "Setelah mereka mendapatkan barangnya harus disediakan layanan timbang ulang siapa tahu ada kekurangan kan, kalau ada langsung komplain ke penjualnya saat itu juga," jelasnya.
Penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal telah diatur dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Aturan itu mengubah secara fundamental urusan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal yang semula urusan pemerintah provinsi beralih menjadi urusan pemerintah kabupaten dan kota.
Pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal bagi Kabupaten dan Kota yang belum mampu menyelenggarakan agar melalukan kerja sama antar daerah yang telah siap.
"Kerja sama antar daerah tersebut nanti akan difasilitasi oleh Pemprov Jabar," ujarnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Hening Widiatmoko mengatakan terselenggaranya pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal akan menjamin kepastian hukum dan kebenaran hasil penakaran, penimbangan dan pengukuran serta memberikan perlindungan terhadap konsumen di seluruh Jabar.
Pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan cara daerah yang mampu melaksanakan pelayanan membantu daerah lainnya dalam melaksanakan pelayanan tera, tera ulang dan metrologi legal dengan mendayagunakan sumber daya manusia penera, sarana dan prasarana kemetrologian yang dimilikinya.
&ldquo;Pelayanan tera dan tera ulang dapat dilaksanakan di kantor atau di luar kantor UPTD yang menangani pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang milik daerah yang mampu melaksanakan pelayanan,&rdquo; ujarnya. (k57)

 BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggenjot layanan mengenai tera, tera ulang dan metrologi legal meski kewenangan sudah beralih ke kabupaten dan kota. 

Perlindungan Konsumen Jabar Gencarkan Tera

Informasi Diunggah