BREN

Bisnis, JAKARTA &mdash; Pengusaha hotel meminta agar kewajiban penggunaan bahasa Indonesia hanya berlaku bagi bangunan baru, pasalnya perubahan nama bakal menimbulkan biaya promosi dan pemasaran yang tinggi.Wakil Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan bahwa pihaknya tak keberatan dengan kewajiban penggunaan nama dalam bahasa Indonesia bagi penginapan atau hotel. Namun, dia berharap agar kewajiban itu hanya berlaku bagi penginapan atau hotel yang baru dibangun.&ldquo;Jadi masalah bagi kami apabila perpres itu berlaku surut yang membuat kami terpaksa melakukan perubahan nama,&rdquo; katanya kepada Bisnis, Kamis (10/10).Pria yang akrab disapa Alan ini menjelaskan perubahan nama bukanlah hal yang mudah bagi penginapan atau hotel. Pasalnya, nama itu menyangkut merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan reputasi dari penginapan atau hotel.Selain itu, katanya, perubahan nama bagi penginapan atau hotel juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain mengubah tampilan fisik dan fasilitas pendukung penginapan dan hotel, perubahan nama juga harus diikuti oleh perubahan kerja sama dan promosi yang sudah dilakukan.Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres No. 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Salah satu pasal dalam perpres itu mengatur penggunaan bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (Rezha Hadyan)

Bisnis, JAKARTA — Pengusaha hotel meminta agar kewajiban penggunaan bahasa Indonesia hanya berlaku bagi bangunan baru, pasalnya perubahan nama bakal menimbulkan biaya promosi dan pemasaran yang tinggi.

Perpres Bahasa Indonesia : PHRI Minta Kewajiban Tak Berlaku

Akses konten artikel berbayar ini

Info lanjut hubungi: 081234567890 / [email protected]

Informasi Diunggah