BREN

Bisnis, JAKARTA &mdash; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyiapkan peraturan terbaru mengenai notifikasi merger dan akuisisi.M.G. Noviarizal Fernandez noviarizal.fernandez@bisnis.com&nbsp;Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Deswin Nur menjelaskan Peraturan KPPU (perkom) ini sudah sampai pada proses pengajuan pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.&ldquo;Proses harmonisasi sudah selesai, tinggal disahkan saja di sana. Kalau itu sudah disahkan berarti sudah bisa kita sampaikan ke publik nantinya,&rdquo; jelasnya kepada Bisnis, belum lama ini.Menurut dia, peraturan itu memang masih berpedoman pada rezim post notification yang berarti pelaporan dilakukan setelah proses merger efektif terjadi dihitung dari pengesahan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.Pelaku usaha wajib melaporkan ke KPPU maksimal 30 hari kerja sesudah pengesahan tersebut. &ldquo;Dalam notif ini, dia harusnya melengkapi formulir dan menyerahkan lampiran dokumen pendukung,&rdquo; lanjutnya.Yang menjadi persoalan, kata dia, berdasarkan peraturan yang masih dijalankan saat ini KPPU wajib mencatat tanggal penerimaan formulir dan dokumen walaupun tidak lengkap. Akibatnya, komisi tersebut butuh proses pelengkapan dokumen dengan cara meminta ke pelaku usaha. Selama proses pelengkapan yang bisa berlangsung hingga berbulan-bulan, KPPU menurutnya, tidak bisa mulai melakukan penilaian. Padahal jangka waktu ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi adalah 90 hari kerja.Proses pelengkapan yang butuh waktu lama ini, imbuhnya, masih belum masuk ke periode 90 hari. Publik, lanjutnya, kemudian melihat bahwa KPPU terlampau lama melakukan penilaian terhadap akuisisi atau merger sehingga mengganggu investasi.&ldquo;Padahal kendalanya di sini, karena pelaku usaha tidak memberi kelengkapan dokumen. Kalau untuk pemeriksaan setelah lengkap, kita memenuhi batas wkatu dalam 90 hari.Cuma, kumpul kelengkapan ini yang butuh tahunan, kadang bulanan. Nah ini terjadi karena kita tidak bisa menolak yang tidak lengkap dokumennya,&rdquo; jelasnya.Menurutnya, dengan penerapan aturan baru itu, pihaknya berharap agar pelaku usaha mulai mempersiapkan berbagai dokumen terkait dengan notifikasi merger menjelang proses transaksi akuisisi atau merger sehingga setelah terbit pengesahan dari kementerian, proses notifikasi segera dilaksanakan oleh pelaku usaha tersebut.Pada perkom baru, lanjutnya, ada ketentuan dokumen minimal yang bersifat wajib untuk dipenuhi pelaku usaha.Sepanjang dokumen ini tidak dilengkapi ketika melakukan notifikasi, KPPU berhak menolak dan tidak memberikan data terima notifikasi.Akibatnya, jika pelaku usaha yang mencoba melakukan notifikasi menjelang batas waktu 30 hari dan tidak melengkapi dokumen minimal, dapat dipastikan akan mengalami keterlambatan notifikasi dan terancam denda Rp1 miliar per hari.Selain itu, aturan baru ini juga memperluas pengertian pengambilalihan saham yang mencakup peralihan aset-aset produktif sehingga masuk dalam ketentuan wajib melakukan notifikasi. Dengan perluasan pengertian baru ini, di masa mendatang KPPU wajib mendapatkan informasi pengalihan aset seperti yang dilakukan oleh Grab terhadap Uber.&ldquo;Atau misalkan maskapai penerbangan A bangkrut dan menjual pesawat-pesawatnya ke maskapai B. Wajib dilaporkan ke KPPU. Contoh lainnya, misalkan perusahaan C yang memiliki aset pusat perbelanjaan menjual ke perusahaan D, maka wajib dilaporkan ke KPPU karena itu aset produktif,&rdquo; ucapnya.Dia juga mengklaim aturan terbaru ini lebih transparan ke pelaku usaha. Nantinya, akan ada penjelasan terperinci mengenai jenis-jenis dokumen seperti apa yang wajib dipenuhi ketika melakukan notifikasi.Selain itu, ke depannya akan terjadi simplifikasi notifikasi di mana jumlah formulir akan berkurang dari enam menjadi satu formulir saja yang wajib diisi oleh pelaku usaha.KENDALAKetua Umum Indonesian Competition Lawyer Association (ICLA) Asep Ridwan mengatakan bahwa beberapa kendala yang sering terjadi saat ini adalah proses penilaian kelengkapan dokumen yang dilakukan KPPU sering berlangsung lama, bahkan untuk transaksi yang sebenarnya sejak awal mudah diketahui tidak ada isu persaingan atau sekalipun dokumen yang diminta sudah dilengkapi oleh pihak pengaju.Karena itu, menurutnya, sebaiknya perlu ada batasan berapa lama proses penilaian kelengkapan dokumen, agar keluarnya hasil penilaian akhir mudah diprediksi.Dia memahami KPPU juga mungkin mengalami kendala termasuk jumlah SDM-nya sehingga proses penilaian berlangsung lama. Akan tetapi, tuturnya, hal itu perlu segera dicarikan solusinya agar proses transaksi merger atau akuisisi di dunia usaha yang sangat dinamis tidak terkendala birokasi persetujuan dari KPPU.Terkait dengan rencana akuisis aset sebagai transaksi yang wajib dilaporkan, dia menyarankan sebaiknya perubahan tersebut ditunda terlebih dahulu menunggu adanya perubahan peraturan di atasnya, yakni Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan PP Merger dan Akuisisi karena lingkup yang diatur dalam peraturan KPPU seharusnya lebih bersifat teknis-operasional.&ldquo;Saran saya sebaiknya tertib hukum untuk menghindari adanya sengketa apabila terdapat pelaku usaha yang dihukum karena tidak melakukan notifikasi atas akuisisi aset, sedangkan kewajiban tersebut belum ada landasan hukumnya di UU maupun PP Merger,&rdquo; tuturnya.Pihaknya berharap agar KPPU meminta masukan dari para pemangku kepentingan baik pelaku usaha atau pengacara yang sering menangani notifikasi merger sebelum mengesahkan perubahan perkom tersebut. Asas partisipasi publik, menurutnya, harus selalu ada dalam setiap pembuatan peraturan dan agar perubahan peraturan tersebut juga bisa lebih aplikatif.PP No. 57 Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul><li>Perusahaan yang wajib melakukan notifikasi adalah perusahaan dengan nilai aset maupun nilai penjualan setelah terjadinya penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, adalah nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp2,5 triliun dan mempunyai nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan Rp5 tirliun.</li><li>Denda keterlambatan diatur dalam Pasal 6 PP No. 57/2010, yang mengisyaratkan sanksi hukum yang akan dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban ini dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1 miliar untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25 miliar.</li><li>Pasal 7 PP No. 57/2010 tidak mewajibkan perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi untuk menotifikasi aksi korporasi tersebut jika dilakukan oleh perusahaan yang terafiliasi. Aturan ini pun berlaku bagi perusahaan BUMN yang melakukan merger, meski sama-sama dimiliki oleh pemerintah.</li><li>Berdasarkan yurisprudensi putusan kasasi Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt.Sus/2008, pemerintah sebagai pemilik saham pada suatu perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sehingga meskipun terdapat saham pemerintah dalam BUMN tetapi antarBUMN tidak dapat dikatakan terdapat afiliasi.</li></ul>Sumber: PP No. 57 Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi BISNIS/RADITYO EKO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyiapkan peraturan terbaru mengenai notifikasi merger dan akuisisi.

Persaingan Usaha : KPPU Siapkan Aturan Baru Soal Merger

Akses konten artikel berbayar ini

Info lanjut hubungi: 081234567890 / [email protected]

Informasi Diunggah