BREN

JAKARTA &mdash; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara persekongkolan tender paket pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
Kasasi diajukan meski pengadilan menguatkan putusan KPPU.
Namun, dalam putusan Nomor 131/Pdt.SusKPPU/2017/PN.Mks. ada satu terlapor kasus tender yang diterima keberannya oleh pengadilan.
Dalam kasus persekongkolan tender itu komisi menghukum delapan terlapor, yang mendapat keuntungan senilai Rp90,5 miliar dari praktik curang.
Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean mengatakan hanya ada lima terlapor yang mengajukan keberatan, yakni CV Nira Manis, CV Lima Bintang Persada, PT Imsiar, PT Cahaya Abadi Global, dan PT Pilar Nusba Alam Jaya.
PN Makassar menolak keberatan dari empat terlapor yang selajutnya disebut sebagai pemohon keberatan.
Namun majelis hakim mengabulkan satu keberatan dari pemohon keberatan V yaitu PT Pilar Nusba Alam Jaya.
&ldquo;Kami sangat mengapresiasi putusan majelis hakim PN Makassar, berarti memang benar terdapat persekongkolan. Namun, kami tetap akan memperjuangkan kasasi bagi satu pemohon keberatan yang dikabulkan majelis,&rdquo; katanya, Senin (24/7).
Menurut Gopprera, para pemohon keberatan sudah terbukti secara sah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dia mengklaim KPPU telah benar menghukum para pemohon keberatan.
Di tempat berbeda, Ketua Majelis Hakim PN Makassar Kasianus Telaumbanua menimbang empat pemohon keberatan terbukti memiliki kesamaan alamat, kesamaan dokumen penawaran, kesamaan metadata, hubungan afiliasi, dan kesamaan penyusunan harga penawaran.
Dalam pertimbangannya, keberatan PT Pilar Nusba Alam Jaya tidak dapat dibuktikan oleh KPPU terkait dengan adanya perjanjian antara PT Pilar dengan Ketua Pokja Pupuk Intensifiakasi Tanaman Kakao Ahmad Sukri.
&ldquo;Menolak seluruh permohonan keberatan pemohon keberatan I, sampai dengan pemohon keberatan IV terhadap Putusan KPPU. Menguatkan Putusan KPPU Nomor 07/ KPPU-L/2016 tanggal 27 Maret 2017 terhadap pemohon keberatan I hingga IV,&rdquo; katanya membacakan amar putusan, Selasa (18/7).
Selanjutnya, majelis hakim mengabulkan seluruh keberatan pemohon keberatan V terhadap putusan KPPU dan membatalkan putusan KPPU tersebut terhadap pemohon keberatan V.
Perkara berawal dari dugaan persekongkolan tender tanaman kakao yang merupakan proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus ini turut menyeret pejabat pembuat komitmen dan kelompok kerja. (Deliana Pradhita Sari)

 JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara persekongkolan tender paket pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Persekongkolan Tender Kppu Tetap Maju Kasasi

Informasi Diunggah