BREN

Bisnis, JAKARTA &mdash; Dewan Perwakilan Rakyat sudah menetapkan komposisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan mitra kerja di komisi untuk mengawasi kerja eksekutif selama 5 tahun ke depan.Jaffry P. Prakoso &amp; John A. Oktaveri redaksi@bisnis.com&nbsp;Pada periode mendatang, DPR memastikan satu kementerian hanya bermitra dengan satu komisi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kebijakan.Komisi I membidangi pertahanan, komunikasi dan informatika, intelijen, dan luar negeri akan dipimpin oleh politisi perempuan Partai Golkar, Meutya Hafid. Komisi itu akan bermitra salah satunya dengan Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto.Adapun, Komisi III yang mengurusi masalah hukum, hak asasi manusia, dan keamanan dipimpin oleh politisi PDI Perjuangan Herman Hery. Herman Hery dibantu oleh Desmond J. Mahesa (Partai Gerindra), Adies Kadir (Partai Golkar), Ahmad Syahroni (Partai Nasdem), dan Mulfcahri (Partai Amanat Nasional).Sementara itu, politisi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dipilih sebagai Ketua Komisi VII yang membidangi energi, riset, dan lingkungan hidup.Kementerian yang menjadi mitra Komisi VII adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa lembaga itu membuat pola baru dalam sistem kerja AKD untuk periode 5 tahun mendatang.Lembaga legislatif, katanya, kini menyederhanakan hubungan antara kementerian dengan komisikomisi di DPR.Bila pada periode sebelumnya ada satu kementerian yang bermitra lebih dari satu komisi, kini dipastikan satu kementerian hanya bermitra dengan satu komisi saja.&ldquo;Kami berhasil menyusun satu kementerian bermitra dengan satu komisi sehingga nantinya komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian,&rdquo; ujarnya, Selasa (29/10).Puan mencontohkan saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya akan dibahas di Komisi IV.Pada periode sebelumnya, ada dua komisi yang bermitra, yaitu IV dan VII.&ldquo; S e h i n g g a s e r i n g lempar tanggung jawab, butuh energi, dan waktu untuk koordinasi. Dengan begini bisa membuat DPR memaksimalkan fungsi pengawasannya,&rdquo; jelasnya.Puan menjelaskan pimpinan DPR akan bekerja maraton untuk mengesahkan pimpinan di masingmasing komisi hingga hari ini agar bisa langsung bekerja bersama dengan mitra-mitra di pemerintahan.&ldquo;Sehingga targetnya itu, semua komisi sudah diisi anggota dan pimpinannya untuk melakukan tugastugasnya,&rdquo; katanya.MITRA KERJAPada rapat paripurna juga membagi mitra kerja setiap komisi dengan kementerian. Tidak ada yang jauh berbeda dengan periode sebelumnya.Akan tetapi, penempatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai mitra Komisi IV sempat berjalan tidak mulus. Kementerian yang dipimpin politisi Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar itu menjadi rebutan antara Komisi IV dan Komisi VII.Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menjelaskan bahwa selama ini Kementerian LHK ada di komisi VII karena berkaitan dengan perusakan lingkungan hidup dan pertambangan.&ldquo;Di Bengkulu ada bekas tambang batu bara seperti danau dan tidak ada yang bertanggung jawab di situ.Di Papua kalau kita terbang dari Timika ke Jayapura, kita lihat sungai merkuri. Kami harap dan usulkan Kemen LHK dipindahkan ke komisi VII karena Kementerian ESDM ada di sana juga mengawasi lingkungan hidup,&rdquo; jelasnya.Menanggapi itu, Puan menuturkan Kementerian LHK akan tetap di komisi IV dan dibiarkan bekerja terlebih dahulu.Apabila ada kendala di kemudian hari, para anggota bisa menyampaikan melalui pimpinan fraksi.Salah satu komisi yang sudah dilakukan pengesahan adalah Komisi III DPR. Tugas komisi itu dalam waktu dekat adalah melakukan uji kelayakan terhadap calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Pol. Idham Aziz.Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin memastikan surat dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pertimbangan pengangkatan Idham Aziz sebagai Kapolri menggantikan Tito Karnavian telah disampaikan melalui Rapat Paripurna.&ldquo;[Kami sudah terima] surat kedua dari Presiden RI dengan Nomor R-54/ Pres/U/2019 tanggal 17 Oktober hal Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Hal Jabatan Kapolri,&rdquo; kata Azis.Azis menyatakan surat itu akan dibahas sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku di DPR.&ldquo;Untuk selanjutnya sesuai dengan tata tertib akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku,&rdquo; katanya.Dengan demikian, DPR akan segera melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan untuk menyikapi surpres tersebut dalam waktu dekat. Bila lolos fit and proper test, DPR akan mengesahkan Idham Azis sebagai Kapolri untuk kemudian diserahkan kepada Jokowi untuk dilantik.Sejauh ini tidak ada tanda-tanda akan adanya penolakan atas surat dari presiden tersebut karena sosok Idham dinilai mumpuni untuk menggantikan Tito yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri.Pemegang Kendali di KomisiDPR merampungkan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan untuk level komisi. Sejumlah nama dipilih untuk memimpin komisi yang akan menjadi mitra pemerintah.&nbsp;Ketua Komisi IMeutya Hafid (Partai Golkar)Ruang lingkup : Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen&nbsp;Ketua Komisi IIIHerman Hery (PDI Perjuangan)Ruang lingkup : Hukum, HAM, dan Keamanan&nbsp;Ketua Komisi VIISugeng Suparwoto (Partai Nasdem)Ruang lingkup : Energi dan Riset TeknologiSumber: Diolah BISNIS/RADITYO EKO

Bisnis, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat sudah menetapkan komposisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan mitra kerja di komisi untuk mengawasi kerja eksekutif selama 5 tahun ke depan.

Pimpinan Komisi DPR Terbentuk : Kerja Efektif Parlemen Ditunggu

Akses konten artikel berbayar ini

Info lanjut hubungi: 081234567890 / [email protected]

Informasi Diunggah