BREN

JAKARTA &mdash; Langkah upaya ekstra untuk meningkatkan penerimaan pajak setelah implementasi pengampunan pajak belum berjalan normal. Belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengenaan harta bersih sebagai penghasilan menjadi salah satu pengganjal.
Ditjen Pajak hingga kini belum melakukan pemeriksaan. Otoritas pajak menanti regulasi yang rencananya mengatur soal aturan main implementasi Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak.
&ldquo;Belum ada pemeriksaan, kami hanya melakukan imbauan terhadap wajib pajak yang belum ikut pengampunan pajak,&rdquo; kata Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1 Sakli Anggoro kepada Bisnis, kemarin.
Sakli menambahkan, PP tersebut sangat dibutuhkan oleh petugas pajak karena keberadaan aturan itu akan memperjelas definisi harta yang bisa dianggap sebagai penghasilan. Apabila PP tersebut terbit, ujarnya, pihaknya mempunyai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tak ikut pengampunan pajak.
Kendati demikian, dia mengakui keputusan untuk menerbitkan PP tersebut sepenuhnya kewenangan institusi lain, Ditjen Pajak hanya akan menunggu dan berharap supaya regulasi baru tersebut segera diterbitkan.
&ldquo;Kami masih menunggu karena aturan itu bukan kewenangan kami. Namun aturan itu akan memperjelas dan memudahkan kami [dalam pemeriksaan],&rdquo; ujar Sakli.
Adapun PP mengenai harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan tersebut dikabarkan sudah berada di tangan Sekretariat Negara. Meskipun pengampunan pajak sudah berakhir akhir Maret 2017, PP tersebut tak kunjung terbit.
Otoritas pajak acapkali mengklaim telah mengidentifikasi wajib pajak tak patuh dan siap untuk memeriksanya. Ditjen Pajak juga telah membagi sasaran yang bakal menjadi objek pemeriksaan.
Adapun, merujuk draf rancangan PP, aturan itu menjelaskan tentang kategori harta yang bisa dianggap sebagai penghasilan. Harta bersih yang dianggap penghasilan mencakup harta bersih tambahan yang tercantum dalam surat keterangan yang diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016, harta bersih yang kurang diungkapkan dalam surat keterangan, hingga harta bersih yang belum diungkapkan dalam SPT Pajak Penghasilan.
Beberapa waktu lalu, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji menyatakan kendati PP tersebut memang belum disahkan, proses upaya ekstra untuk mengejar penerimaan pajak tetap dilakukan.
Otoritas pajak, kata dia, menerapkan dua kategori wajib pajak yang akan menjadi sasaran upaya ekstra. Kategori pertama adalah mereka yang tidak mengikuti implementasi pengampunan pajak, sedangkan yang kedua adalah wajib pajak yang ikut pengampunan pajak.
Sekitar 5.000&ndash;an WP yang tak patuh sudah diperiksa Ditjen Pajak. Beberapa WP diketahui merupakan orang-orang yang dikenal publik, meski pengampunan pajak berakhir mereka tidak memenuhi kewajibannya. (Edi Suwiknyo)

 JAKARTA — Langkah upaya ekstra untuk meningkatkan penerimaan pajak setelah implementasi pengampunan pajak belum berjalan normal. Belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengenaan harta bersih sebagai penghasilan menjadi salah satu pengganjal. 

Pp Harta Bersih Sebagai Penghasilan Pemeriksaan Belum Bergulir

Informasi Diunggah