Pungutan Ekspor CPO : Aturan Dibuat Lebih Fleksibel

JAKARTA — Pemerintah merevisi aturan mengenai pungutan kelapa sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi lebih fleksibel menyesuaikan dengan kondisi pasar sawit.

Arsip Koran

Unit

Diterbitkan pada: 06/12/2018

Data

JAKARTA — Pemerintah merevisi aturan mengenai pungutan kelapa sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi lebih fleksibel menyesuaikan dengan kondisi pasar sawit.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) No 152/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PMK No.82/PMK.05/2018 tentang tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan beleid itu ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak 4 Desember 2018 dan langsung diundangkan. Terbitnya PMK tersebut sedikit terlambat dari target semula yakni 2 Desember 2018.

Namun, apabila dicermati isi PMK 152 tersebut, terdapat perbedaan besaran batas minimal harga CPO yang digunakan, dibandingkan dengan angka yang disampaikan pada saat pengumuman sepekan sebelumnya ...

Akses konten artikel berbayar ini

Nikmati artikel khusus Unit yang telah disusun oleh Tim Data Indonesia dengan visualisasi data yang akurat dan menarik.
Rp 10.000 untuk baca artikel
Bagikan Artikel
Terpopuler

Informasi Diunggah

Diunggah oleh : Tim Data Indonesia

Diunggah ulang pada : 15/06/2024