JAKARTA — Konsorsium Pembaruan Agraria mendorong pemerintah untuk memantau program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dalam skema reforma agraria guna mencegah terjadinya konflik lahan.
Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengatakan pelaksanaan reforma agraria sering terhambat karena masih ada oknum mafia tanah bersarang pada banyak proses pengadaan tanah, penerbitan izin serta hak atas tanah.
“Ada banyak pihak dan instansi, swasta maupun pemerintah, mulai dari BPN, pemda, kepolisian, jaksa hingga pengadilan selama ini membuat para pencari keadilan agraria makin sulit dan terkatung penyelesaian konflik agrarianya,” terang Dewi kepada Bisnis, Rabu (12/12).
Situasi ini menurut Dewi jangan sampai diperparah dengan sistem PTSL yang seharusnya menjadi ruang rakyat mendapat keadilan, justru dipakai oleh kelompok mafia tana...