Pemerintah Klaim Bantu Usaha Kecil & Koperasi

JAKARTA — Pemerintah mengklaim revisi daftar negatif investasi (DNI) yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI adalah untuk mendorong pengembangan UMKM-K agar dapat memperluas usahanya.

Arsip Koran

Unit

Diterbitkan pada: 21/11/2018

Data

JAKARTA — Pemerintah mengklaim revisi daftar negatif investasi (DNI) yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI adalah untuk mendorong pengembangan UMKM-K agar dapat memperluas usahanya.

Relaksasi DNI ini membuka kesempatan bagi PMDN termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K) untuk masuk ke seluruh bidang usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai banyak yang salah mempersepsikan kebijakan tersebut. “Banyak orang salah membaca kebijakan ini, karena sebetulnya pemerintah tetap mendukung UMKM-K melalui relaksasi DNI 2018,” katanya, Selasa (19/11).

Kebijakan relaksasi DNI pada PKE XVI ini, lanjut Darmin, adalah untuk optimalisasi terhadap relaksasi DNI yang sudah dilakukan 2 kali pada 2014 dan 2016, yang hasilnya masih belum optimal, di mana masih terdapat 51 bidang usaha yang investasinya tidak ada....

Akses konten artikel berbayar ini

Nikmati artikel khusus Unit yang telah disusun oleh Tim Data Indonesia dengan visualisasi data yang akurat dan menarik.
Rp 10.000 untuk baca artikel
Bagikan Artikel
Terpopuler

Informasi Diunggah

Diunggah oleh : Tim Data Indonesia

Diunggah ulang pada : 26/06/2024