Revisi UU Migas : Posisi BPH Migas Masih Diperdebatkan

JAKARTA — Posisi kelembagaan badan pengawas hilir minyak dan gas bumi menjadi salah satu poin yang diperdebatkan dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang akan dibahas oleh Komisi VII DPR.

Arsip Koran

Unit

Diterbitkan pada: 10/12/2018

Data

JAKARTA — Posisi kelembagaan badan pengawas hilir minyak dan gas bumi menjadi salah satu poin yang diperdebatkan dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang akan dibahas oleh Komisi VII DPR.

Dalam perdebatan tersebut, Fraksi Partai Golkar meminta ada penam bahan kewenangan untuk badan pengawas hilir migas yang selama ini dijalankan oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

Anggota Komisi VII Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman me ngatakan bahwa dalam pembahasan RUU Migas, terdapat dua poin yang diusulkan oleh Golkar.

“Pembentukan badan usaha khu sus dan penambahan wewenang BPH Migas,” katanya kepada Bisnis, Jumat (7/12).

Di sisi lain, Fraksi Partai Ge rakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Nasional Demokrat menyatakan hal yang bersebe rangan soal posisi BPH Migas. Kedua fraksi itu meminta agar BPH Migas ditiadakan d...

Akses konten artikel berbayar ini

Nikmati artikel khusus Unit yang telah disusun oleh Tim Data Indonesia dengan visualisasi data yang akurat dan menarik.
Rp 10.000 untuk baca artikel
Bagikan Artikel
Terpopuler

Informasi Diunggah

Diunggah oleh : Tim Data Indonesia

Diunggah ulang pada : 13/06/2024