BREN

"Media sosial dan aplikasi chatting adalah kekuatan negara terbaru yang tidak akan bisa dibendung. Ayolah, pemerintah pasti bisa menemukan akar masalah terkait konten-konten negatif. Jangan Iangsung jump to conclusion.&rdquo;
Ungkapan salah satu netizen, pemilik akun instagram MS. Diaz Bonny ini terkirim sesaat setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan keterangan resmi terkait dengan langkah pemblokiran 11 domain name system (DNS) milik Telegram.
Karyawan swasta ini mengaku menggunakan aplikasi untuk bergabung dengan channel yang bermanfaat, mulai dari bisnis, motivasi, penjualan, dakwah Islam, hingga para tokoh-tokoh inspiratif Indonesia.
Dengan populasi penduduk yang sangat padat, sambungnya, media sosial menjadi kunci dan media yang paling powerful untuk menyuarakan aspirasi tiap individu di Tanah Air.
Namun, dia menyadari munculnya efek negatif sepeti informasi hoax yang bertebaran.
Bagaimana tidak, tombol share paling mudah dipencet tanpa perlu menganalisis lebih lanjut kebenaran informasi yang didapat. Dari sinilah, penguatan edukasi menjadi krusial, mengingat fakta tingkat literasi yang masih rendah.
&ldquo;Kuatkan edukasi oleh pemerintah dan perbanyak agen atau opinion leader yang mengajak untuk kesatuan bangsa dan negara,&rdquo; katanya.
Doni Koesoema, pemerhati pendi dik an dari Universitas Multimedia Nusantara, menilai langkah pemblokiran merupakan kebijakan yang kurang cerdas dalam menghadapi kemajuan teknologi. Penutupan akses tetap akan menyisakan upaya pembukaan akses baru.
Permasalahan fundamental justru pada pendidikan masyarakat.
Peningkatan pengetahuan dan kecerdasan dalam menggunakan teknologi termasuk media sosial menjadi krusial. Hal inilah yang harus didahulukan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
&ldquo;Instrumen yang diblokir itu tidak menyelesaikan masalah kalau pola pikir dan perspektif dari masyarakat sendiri tidak berubah,&rdquo; katanya.
Enda Nasution, Blogger dan Penggiat Media Sosial berpandangan pendidikan dan kampanye terkait dengan literasi digital termasuk penggunaan media sosial memang dibutuhkan. Ini pekerjaan rumah yang fundamental agar setiap individu mempunyai fi lter yang kuat dalam menerima informasi.
Namun demikian, aspek tersebut harus tetap dibarengi penguatan dari sisi regulasi. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mulai memikirkan pembangunan kedaulatan digital yang kuat di Tanah Air.
Dengan demikian, tidak semua pemain tanpa permisi dan koordinasi dengan regulator.
Terkait dengan pemblokiran Telegram, menurutnya, langkah tersebut sudah tepat. Hal ini dikarenakan dari pemaparan pemerintah, sudah ada langkah proaktif yang dilakukan. Terlepas dari bisa dibukanya lagi blokir tersebut, dia melihat ada sinyal tegas.
&ldquo;Bisa dibilang ini sebagai sinyal tegas terhadap siapapun yang tidak mengikuti regulasi. Walaupun ada yang merasa dirugikan, pasti ada manfaat yang lebih besar,&rdquo; katanya.
Namun demikian, pihaknya meminta agar pemerintah menyusun stan dar operasional yang jelas sebelum ada pemblokiran. Aspek ini penting agar terjadi transparansi terhadap publik. Keputusan yang diambil juga sebaiknya melibatkan para pihak, baik masyarakat maupun ahli.

 &#34;Media sosial dan aplikasi chatting adalah kekuatan negara terbaru yang tidak akan bisa dibendung. Ayolah, pemerintah pasti bisa menemukan akar masalah terkait konten-konten negatif. Jangan Iangsung jump to conclusion.” 

Saatnya Indonesia Membangun Kedaulatan Digital

Informasi Diunggah