BREN

SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK DKI Pergub ERP Adopsi Standar Terbuka
JAKARTA &mdash; Dewan Transportasi Kota Jakarta menilai tidak ada yang salah dengan Pergub No.149/2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik atau ERP terkait dengan pemilihan jenis teknologi yang dicantumkan harus dedicated short range communication (DSRC).
Puput Ady Sukarno <a href="mailto:redaksi@bisnis.com">redaksi@bisnis.com</a>
Pasalnya, teknologi DSRC merupakan standar teknologi yang terbuka. Standar ini memungkinkan terbangunnya ekosistem yang kompetitif, karena memungkinkan terlaksananya multi-vendor, dan multioperator.
Ellen Tankudung, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta menilai pemilihan teknologi adalah hak dari sisi pengguna dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, pihak yang akan menggunakan sistem operasional jalan berbayar tersebut.
&ldquo;Kalau soal pemilihan teknologi, itu hak dari si pengguna. Mau menggunakan teknologi apa, dan kalau DKI memilih DSRC saya pikir sah-sah saja. Tidak ada yang salah dengan itu, seperti orang mau pakai handphone CDMA atau GSM,&rdquo; ujarnya kepada Bisnis, Selasa (1/11).
Akan tetapi, lanjutnya, yang terpenting adalah teknologi tersebut harus bisa disediakan atau disediakan oleh banyak vendor atau perusahaan, sehingga tidak ada monopoli di sana.
&ldquo;Yang penting bisa di-provide banyak perusahaan. Monopoli itu terjadi kalau provider-nya yang ikut cuma satu, tetapi ini ternyata provider-nya bisa banyak,&rdquo; jelasnya.
Pihaknya tidak sependapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menganggap pencantuman teknologi DSRC pada Pergub No.149/2016, telah melanggar UU No.5/1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
&ldquo;Kalau ada monopoli, saya bingung monopolinya yang mana. Apalagi, yang uji coba pemasangan sistem electronic road pricing (ERP) beberapa waktu lalu juga lebih dari satu perusahaan,&rdquo; terangnya.
Pemprov DKI Jakarta diketahui telah melakukan uji coba pemasangan sistem jalan berbayar tersebut sejak 2013 dan telah diikuti oleh dua perusahaan, yakni Kapsch (Swedia) dan Q-Free (Norwegia), yang mengusung standar teknologi DSRC.
&ldquo;Seperti halnya handphone, saya pilih teknologinya GSM dari pada CDMA. Nah, GSM kan bisa di-provide oleh Samsung, Nokia, dan vendor lain juga,&rdquo; ujarnya.
Namun demikian, pihaknya juga menilai pemilihan teknologi tersebut juga telah berdasarkan kajian dan pengalaman sejumlah negara lain di dunia, mengingat sistem ERP ini baru pertama kali akan diterapkan di Indonesia. Hal senada disampaikan Budi Susandi, Koordinator Program Institut Studi Transportasi (Instran).
Budi menilai pernyataan KPPU patut diduga ini ada kepentingan politis, menggagalkan penerapan ERP di Jakarta.
Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta tidak akan sembarangan menentukan pemilihan teknologi DSRC, meskipun saat ini memang ada beberapa standar teknologi yang digunakan di dunia untuk penerapan jalan berbayar selain DSRC, yakni misalnya ANPR, RFID, GSM/GNSS, Tachometer.
Namun, menurutnya pemilihan DSRC sudah tepat, karena teknologi tersebut sudah digunakan secara luas hampir di seluruh Eropa, Australia, Afrika Selatan, Asia dan Amerika.
Pihaknya menilai KPPU kurang mendapatkan informasi yang benar, seperti pernyataan negara-negara di Eropa telah meninggalkan sistem DSRC tidak benar, serta Vietnam, India, Malaysia sudah meninggalkan teknologi DSRC juga tidak benar, dikarenakan ketiga negara itu belum pernah menerapkan ERP.
Menurutnya saat ini belum ada referensi sukses penerapan ERP di perkotaan yang menggunakan teknologi radio-frequency identification (RFID) maupun global positioning system (GPS).
&ldquo;Penggunaan teknologi RFID di Taiwan juga hanya digunakan di jalan tol. Karena jika diterapkan dalam ERP, akurasinya kurang dan menyulitkan dalam penindakan hukum secara elektronik oleh pihak kepolisian,&rdquo; terangnya.
Sementara penggunaan DSRC selain untuk ERP juga secara luas digunakan untuk jalan tol karena mendukung interoperability, multi vendor dan multi operator.
&ldquo;Penyedia teknologi DSRC di dunia juga sangat banyak, tercatat ada lebih dari 30 perusahaan penyedia teknologi ini, sehingga kekhawatiran terjadinya monopoli kurang beralasan,&rdquo; ujarnya.
Menurutnya salah satu komponen penting lainnya dalam ekosistem sistem jalan berbayar adalah enforcement atau penegakan hukum.
Hal ini mengingat rencana kepolisian RI untuk penerapan e-policing juga harus dapat mendukung penerapan ERP dan ETC di Indonesia.
&ldquo;Sehingga penentuan standar teknologi yang tepat menjadi penting untuk mendukung proses interoperabilitas antarsemua sistem tersebut,&rdquo; ujarnya.
BANYAK PEMINAT
Sigit Wijiyatmoko, Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mengatakan bahwa hingga tanggal penutupan pendaftaran pada 28 Oktober 2016, jumlah peserta pendaftar lelang mencapai 235 peserta.
&ldquo;Dari jumlah itu sudah empat peserta yang upload dokumen kualifikasi, yang jadwalnya diperpanjang hingga 21 November 2016.&rdquo; Pihaknya memperkirakan jumlah peserta yang mengirimkan dokumen kualifikasi tersebut akan semakin bertambah, menjelang penutupan pada akhir November tersebut.

 
JAKARTA — Dewan Transportasi Kota Jakarta menilai tidak ada yang salah dengan Pergub No.149/2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik atau ERP terkait dengan pemilihan jenis teknologi yang dicantumkan harus dedicated short range communication (DSRC). 

Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dki Pergub Erp Adopsi Standar Terbuka

Informasi Diunggah