BREN

Bisnis, BANDUNG &mdash; Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggulirkan kembali rencana penerbitan obligasi daerah dengan membentuk tim percepatan.redaksi@bisnis.comKepala Biro BUMD dan Investasi Sekretariat Daerah Jabar Noneng Komara mengatakan bahwa rencana obligasi daerah dalam empat tahun terakhir ini mengalami penundaan kendati sudah memiliki banyak kemajuan.&ldquo;Skema pendanaan obligasi daerah digulirkan kembali karena Pemprov Jabar optimistis bisa menggaet dana publik. Prosesnya kami lanjutkan lagi, sekarang akan dibentuk tim percepatan,&rdquo; ujarnya kepada Bisnis, Kamis (10/10).Menurutnya, tim khusus ini akan bertugas mengawal seluruh proses penerbitan obligasi daerah dari mulai konsultasi dengan lembaga di tingkat pusat, merumuskan rancangan peraturan daerah [perda] bersama DPRD Jawa Barat.&ldquo;Tim ini gabungan personel yang ditunjuk dari Bappeda [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah], Badan Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Biro BUMD dan Investasi,&rdquo; katanya.Salah satu tugas tim tersebut juga antara lain merumuskan besaran obligasi yang dibutuhkan, menentukan tenor, mencari anchor, underwriter, hingga menentukan proyek-proyek infrastruktur mana saja yang bisa dibiayai dengan skema tersebut. &ldquo;Dari mulai proyeknya, raperda hingga perda, nanti tim ini akan menjadi unit yang mengurusi urusan obligasi sesuai kapasitas masing-masing,&rdquo; paparnya.Meskipun pada 2013, Pemprov Jabar sudah pernah mendapatkan shadow rating untuk penerbitan obligasi daerah AA minus dari PT Pefindo, Noneng memastikan upaya mendapatkan rating itu harus mulai lagi dari awal.&ldquo;Harus mulai lagi dari awal, nanti tim percepatan ini akan menghitung seluruh kebutuhan detil obligasinya,&rdquo; ungkapnya.Noneng belum bisa memastikan besaran dana yang bisa digaet dari masyarakat lewat obligasi daerah ini. Gambarannya, lewat obligasi ini setidaknya Pemprov Jabar secara bertahap bisa meraih pendanaan hingga Rp10 triliun. &ldquo;Akan bertahap, tidak sekaligus Rp10 triliun. Tahun pertama misalnya untuk membangun proyek apa, tahun berikutnya apa.&rdquo; Pihaknya optimistis bahwa skema obligasi akan diminati masyarakat sebagai salah satu bentuk investasi. Noneng menunjuk banyaknya masyarakat yang menjadi korban investasi bodong menunjukan minat pada investasi meski tidak aman sangat tinggi.&ldquo;Kalau obligasi jelas dan aman, kasus investasi bodong menunjukan masyarakat kita punya uang, tapi tidak mendapat edukasi yang benar soal investasi,&rdquo; ujarnya.Meskipun sudah siap menggulirkan proses ini, pihaknya mengakui masih kesulitan mencari rujukan daerah yang sudah menerbitkan obligasi daerah di Indonesia.Jawa Tengah, menurutnya, yang terbilang sudah memproses skema ini pun menemui ganjalan dalam mengakselerasi obligasi. &ldquo;Kita tidak punya benchmark di sini. Kalau di luar ada Jepang dan Korea Selatan, lewat obligasi kondisi ekonomi mereka stabil,&rdquo; paparnya.BELUM DISETUJUITerpisah, Asisten Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Eddy M. Nasution mengatakan bahwa Gubernur Jabar Ridwan Kamil beberapa waktu lalu sudah mengusulkan ke Kementerian Keuangan terkait dengan rencana membuka obligasi daerah.&ldquo;Tapi sampai detik ini belum disetujui oleh Kementerian Keuangan,&rdquo; ujarnya.Menurutnya jika persetujuan sudah lahir, selanjutnya Pemprov Jabar akan menggelar komunikasi dengan DPRD Jabar guna meminta persetujuan penerbitan obligasi daerah.Skemanya, Gubernur Jabar menyampaikan permohonan yang lantas akan ditindaklanjuti dewan dengan menggelar panitia khusus atau rapat paripurna. &ldquo;Ini belum sampai ke pembentukan perda,&rdquo; katanya.Eddy menilai bahwa jika persetujuan bisa didapatkan pada 2020 mendatang, maka obligasi daerah bisa ditindaklanjuti paling cepat pada 2021.Hal ini mengingat pelepasan obligasi terkait mekanisme anggaran yang harus dibahas juga dengan DPRD Jabar. &ldquo;[Pada] 2021 baru bisa jalan, mekanisme anggaran itu kalau sudah dikunci tidak boleh sesuatu yang baru tiba-tiba masuk,&rdquo; paparnya.Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa pemanfaatan obligasi daerah penting untuk mengakselerasi visi dan misi pembangunan di Jawa Barat.Namun, Uu menekankan pihaknya ingin memanfaatkan skema obligasi syariah bukan konvensional. &ldquo;Tidak menutup kemungkinan Provinsi Jawa Barat akan mencari dana pembangunan lewat penjualan obligasi syariah, yaitu penjualan surat berharga kepada masyarakat sebagai salah satu solusi untuk mendorong adanya modal pembangunan,&rdquo; ujarnya.Dia mengaku bahwa sudah ada beberapa pihak yang siap bekerjasama untuk memasarkan produk obligasi milik Pemprov Jawa Barat.Maka dari itu, pihaknya memastikan akan segera berkoordinasi dengan DPRD Jawa Barat untuk membuat payung hukum obligasi daerah ini.&ldquo;Sudah ada beberapa perusahaan yang ingin jadi marketing obligasi Pemprov Jawa Barat. Tetapi hal itu juga tidak mudah menjadi mitra. Ini bisa ditunjuk ataupun dilelang sebagai mitra dalam penjualan obligasi ini. Dan keinginan kami obligasinya syariah,&rdquo; jelasnya. (k57)Bagi-Bagi Duit Pemprov Jabar &nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul><li>Kapasitas anggaran Pemprov Jabar Rp35 Triliun pada APBD 2020</li><li>Sebanyak 27 Kabupaten/Kota Memperoleh Jatah Rp200 Miliar</li><li>Kota Bandung Hanya Mendapat Rp141 Miliar</li><li>Bantuan Berdasarkan Jumlah Penduduk dan Prestasi Daerah</li><li>Delapan Pintu Anggaran APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN, dana swasta melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR.</li></ul>Sumber: Pemprov Jabar, diolah BISNIS/RADITYO EKO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggulirkan kembali rencana penerbitan obligasi daerah dengan membentuk tim percepatan.

Sumber Pendanaan Pembangunan : Jabar Garap Lagi Obligasi Daerah

Akses konten artikel berbayar ini

Info lanjut hubungi: 081234567890 / [email protected]

Informasi Diunggah