BREN

Menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana belum banyak dipraktikkan di Indonesia.
Farodlilah Muqoddam farodlilah.muqoddam@bisnis.com
Meskipun sejumlah undang-undang tindak pidana khusus telah mengakui bahwa korporasi dapat dijerat dengan hukum pidana, denda yang dijatuhkan sebagai bentuk hukuman pidana dinilai belum efektif memberikan efek jera.
Berangkat dari kondisi itu, Guru Besar Ilmu Hukum Sutan Remy Sjahdeini memutuskan untuk membahas kembali secara lebih mendalam mengenai pemindaan terhadap korporasi.
Buku berjudul &ldquo;Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi&amp; Seluk Beluknya&rdquo; ini merupakan pendalaman dari bukubuku karya Remy sebelumnya yang juga membahas mengenai tindak pidana korporasi.
Menurut Remy, undangundang yang ada saat ini masih memberikan sanksi terlalu ringan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi cenderung seragam dan disetarakan dengan sanksi kepada subjek hukum manusia, dengan pemberatan maksimal sebesar sepertiganya.
Pun, dalam RUU KUHP 2015, aturan mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana korporasi dapat berlaku kepada korporasi saja, sehingga berpotensi melepaskan tanggung jawab pihak pengendali (directing minds).
Sebagai akibatnya, mereka yang lolos dari tanggung jawab tindak pidana oleh korporasi itu dapat berpindah ke korporasi lain dan melakukan kerusakan yang sama.
Menurut Remy, aturan hukum di Indonesia harus menetapkan batas minimum sanksi hukum pidana berupa denda kepada korporasi, dengan batasan maksimal denda sebesar aset perusahaan yang berbentuk perampasan aset oleh negara. &ldquo;Hukuman untuk korporasi harus keras sekali,&rdquo; katanya.
Kendati perlu dihukum lebih berat, penanganan proses hukum terhadap korporasi dinilai harus dilakukan secara seksama dan memenuhi seluruh unsur &ldquo;ajaran gabungan&rdquo; sebagaimana disebutkan Remy dalam buku terbarunya tersebut.
Jika salah menghukum, efek domino yang ditimbulkan akan berdampak besar karena dapat menimbulkan risiko kehilangan sumber penerimaan pajak, menghilangkan lapangan pekerjaan, berdampak pada supply chain yang bersangkutan, serta mempengaruhi iklim industri secara keseluruhan.
LEBIH HATI-HATI
Pemidanaan terhadap korporasi, menurutnya, merupakan pengingat kepada pemegang saham agar lebih berhatihati memilih pengurus dan pengelola perusahaan.
Demikian pula, terbukanya kemungkinan korporasi dijatuhi hukuman pidana dengan denda maksimal berupa perampasan aset, membuat para pengelola perusahaan harus benar-benar teliti dalam menerapkan prinsip good corporate governance serta menjalankan proses bisnis dengan benar tanpa melibatkan tindakan melawan hukum.
Remy, yang mendapatkan gelar Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Hukum Perbankan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, telah lama menggeluti ilmu hukum bisnis, yang merupakan perpaduan antara hukum pidana dan hukum perdata.
Latar belakang pendidikan sebagai sarjana hukum yang membidangi hukum pidana, kemudian berpadu dengan pengalaman selama 34 tahun sebagai bankir di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
yang mengharuskannya akrab dengan segala macam aturan hukum perdata, membuat Remy memiliki pondasi kuat dalam mendalami persoalan pidana yang menyangkut korporasi.
Aktivitasnya sebagai ahli hukum dimulai pada 1996, tak lama setelah Remy menyelesaikan pendirikan doktoral di Universitas Indonesia. Dalam disertasi yang dibimbing oleh Roeslan Saleh, Remy menyoroti ketidaksetaraan posisi antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit.
Terhadap nasabah kecil, termasuk perseorangan dan perusahaan kecil, bank bersikap kaku dan cenderung memberatkan nasabah. Aturan dibuat lebih banyak menguntungkan pihak bank, sementara nasabah dihadapkan pada pilihan &lsquo;take it or leave it&rsquo;. Sebaliknya, terhadap debitur kakap dari kalangan perusahaan besar, bank bersikap sangat lunak, bahkan cenderung disetir oleh debitur yang mengatur sendiri klausul perjanjian kredit.
&ldquo;Saat itu saya mendapatkan banyak kritik. Orang bank kok mengkritik bank. Justru itu, saya harus menempatkan diri sebagai seorang ahli hukum.
Ahli hukum memihak hukum, bukan memihak salah satu pihak,&rdquo; ujarnya saat ditemui seusai peluncuran buku terbarunya di hotel Shangri-la, Jakarta, Jumat (4/8).
Remy yang lahir di Surabaya pada 11 November 1938 tersebut mendirikan Law Officers of Remy &amp; Partners pada 1998, sambil terus beraktivitas sebagai dosen ilmu hukum dan menduduki jabatan di sejumlah lembaga penting.
Untuk menyebut beberapa, ia adalah Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia pada periode 2005-2008, Komisaris Utama PT Danareksa (Persero) pada periode 2007-2012, arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan arbiter pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
Pada usianya yang telah mencapai pada 79 tahun ini, ayah dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara tersebut masih sangat produktif menulis. Setelah menerbitkan 16 buku, Remy saat ini sedang dalam proses menyelesaikan dua buku sekaligus.
Selain itu, Remy juga terbuka untuk memberikan jasa konsultasi mengenai tindak pidana korporasi kepada pihakpihak yang membutuhkan.
Dalam waktu dekat, lanjutnya, Remy diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membagi ilmu serta keahlian dalam bidang tindak pidana korporasi.
&ldquo;Diminta bertemu pimpinan dan penyidik KPK untuk konsultasi karena mereka ada kasus [menetapkan tindak pidana korporasi]. [Konsultasi] mengenai unsur apa saja yang harus dipenuhi, untuk kasus tersebut bisa atau tidak. Bagaimana supaya jangan keliru.
Jangan sampai nanti dibantah lalu KPK kalah,&rdquo; katanya.
Selain aktif di bidang hukum, Remy juga aktif sebagai seorang Energy Healer atau penyembuh dengan menggunakan energi.
Bahkan, pada 2005, dia menulis buku di bidang kesehatan berjudul &ldquo;Hidup Sehat dengan Reiki&amp; Energi-energi Non-Reiki&rdquo;.

 
Meskipun sejumlah undang-undang tindak pidana khusus telah mengakui bahwa korporasi dapat dijerat dengan hukum pidana, denda yang dijatuhkan sebagai bentuk hukuman pidana dinilai belum efektif memberikan efek jera. 

Terobosan Hukum Berguru pada Ahli Pidana Korporasi

Informasi Diunggah