Syahrul Yasin Limpo adalah Menteri Pertanian periode 2019-2024. Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 15 Maret 1955 tersebut merupakan putra dari pasangan Muhammad Yasin Limpo dan Nurhayati Yasin Limpo.
Ayahnya merupakan seorang pejuang kemerdekaan berpangkat kolonel TNI dan dikenal sebagai pendiri Partai Golkar di Sulawesi Selatan (Sulsel). Sang ayah juga pernah menjabat sebagai Bupati Gowa dan Bupati Maros. Sedangkan, ibunya pernah menjadi anggota DPRD Sulsel dan DPR di masa orde baru.
Syarul mengenyam pendidikan dasarnya di SDN Mangkura Makassar dan lulus pada 1967. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan ke SMPN 6 Kota Makassar dan lulus pada 1970. Selanjutnya dia menempuh pendidikan di SMA Katolik Cendrawasih Makassar dan lulus pada 1973.
Usai lulus SMA, Syahrul melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan meraih sarjana pada 1983. Dia juga mengambil pendidikan master di Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 1999 dan master hukum dari Universitas Hasanuddin pada 2004. Selain itu, dia meraih gelar doktor hukum dari Universitas Hasanuddin pada 2008.
Syahrul menikah dengan Ulie Ayunsri Harahap. Dari pernikahan tersebut, dia memiliki tiga orang anak, yakni Indira Chunda Thita Syahrul Putri, Kemal Redindo Syahrul Putra, dan (alm.) Rinra Sujiwa Syahrul Putra.
Kariernya bermula saat Syahrul diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Sulawesi Selatan pada 1980. Kemudian, dia dipercaya sebagai Kepala Seksi Tata Kota pada 1982 dan Kepala Sub Bagian Perangkat IV dan V PD. Biro Pemerintahan Umum pada 1983.
Pada 1984, Syahrul diangkat menjadi Camat Bontonompo, Kabupaten Gowa hingga tahun 1987. Selanjutnya, dia menempati beberapa jabatan penting di Kabupaten Gowa, seperti Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Gowa pada 1991 dan Kepala Biro Humas Setwilda Sulsel pada 1993.
Perjalanan politiknya bermula ketika Syahrul menjadi kader Partai Golkar dan terpilih sebagai Bupati Gowa selama dua periode pada 1994-2002. Lalu, dia ditunjuk oleh partainya sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pada 2003 hingga 2008.
Pada Pilkada 2007, Syahrul yang menggandeng Agus Arifin Nu'mang berhasil menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Dia kembali maju pada Pilkada 2013 dan terpilih sebagai Gubernur Sulsel dengan masa jabatan hingga 2018.
Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Sulsel pada 2018, dia bergabung dengan Partai Nasdem dan menjadi calon anggota DPR pada Pemilu 2019. Namun, dia gagal lolos karena hanya meraih 27.482 suara.
Meski sempat gagal, Syahrul tetap aktif di Partai Nasdem dan menjadi Ketua DPP. Saat menyusun kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Syahrul sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.
Syahrul cukup banyak menyabet sejumlah penghargaan, khususnya di bidang pertanian. Pada 1997, dia mendapatkan tiga penghargaan, yaitu Upakarti, Manggala Karya Kencana, dan Bhakti Koperasi dan Pengusaha Kecil. Satu tahun setelahnya, dia mendapatkan penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial.
Dia kembali memperoleh penghargaan Satyalancana Pembangunan pada 2001, Satyalancana Wira Karya pada 2003, dan Satyalancana Pembangunan Pertanian pada 2007. Syahrul pun menyabet penghargaan Agro Inovasi 2009 pada 2009.
Pada 2011, dia memperoleh penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kategori pembinaan ketahanan pangan. Penghargaan yang sama juga diperolehnya pada 2013 dan 2014. Syahrul lalu menerima penghargaan kategori Gubernur Terbaik dalam Leadership Award 2017.
Masih pada tahun 2017, Syahrul dianugerahi gelar doktor honoris causa dari Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia dan Universiti Tun Husein Onn Malaysia, Johor, Malaysia. Teranyar, Syahrul mendapatkan penghargaan atas capaian penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pertanian pada 2022.
Nama Syahrul dikabarkan terjerat kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia bersama dua anak buahnya diduga terlibat penyalahgunaan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian pada 2019-2023.