Pemerintah menekankan pentingnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dan perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk memajukan sektor tersebut termasuk dalam hal akses pembiayaan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa UMKM telah banyak berkontribusi terhadap Produk Domestin Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang turut mempengaruhi basis perpajakan di tanah air.
Dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024 yang digelar Kamis (7/3), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan kontribusi UMKM terhadap PDB tercatat sekitar 61% dengan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut mencapai 97%.
“Saya menggunakan angka yang ada, Indonesia 97% job creation dilakukan oleh UMKM. Angka ini relatif sangat tinggi dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa mungkin dominasi dari penciptaan kesempatan kerja oleh UMKM not necessary a formal sector. Dan ini menentukan sekali mengenai basis perpajakan juga pada akhirnya,” paparnya sebagaimana dipantau DataIndonesia.id secara daring.
Dilihat dari data yang dipaparkan Kemenkeu dalam acara tersebut, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mengalahkan Jerman dengan kontribusi 53,8%, Jepang dengan kontribusi 53%, Singapura sebesar 44,7%, dan AS dengan kontribusi 43%.
Sementara itu, jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia tercatat paling tinggi diantara 11 negara lainnya. Indonesia mengalahkan Thailand dengan penyerapan tenaga kerja UMKM sebesar 85,5%. Berdasarkan catatan DataIndonesia.id, angka ini tidak berubah dibandingkan dengan posisi pada 2021 lalu.
(Baca: Proporsi Pekerja UMKM Indonesia Tertinggi di Asean pada 2021)
Adapun penyerapan tenaga kerja UMKM di Korea tercatat sebesar 83,1%, Jerman 79%, dan Singapura 71,4%. Lalu penyerapan tenaga kerja UMKM di Pakistan dan Jepang sama-sama tercatat sebesar 70%. Posisinya diikuti Malaysia sebanyak 66,2%, Filipina sebesar 63,2%, Amerika Serikat sebanyak 49,4%, India sebesar 40%, Vietnam sebanyak 38%, dan Sri Lanka sebesar 35%.
Namun begitu, UMKM yang begitu besar jumlah dan dampaknya terhadap perekonomian, hingga saat ini masih belum mampu menembus pasar ekspor. Kontribusi UMKM terhadap total ekspor Indonesia baru sebesar 15,8%, dimana salah satu faktor yang menjadi kendala adalah akses pembiayaan yang belum optimal.
Untuk meningkatkan kinerja, produktivitas dan daya saing UMKM, Sri Mulyani menilai dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Dia pun mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM dengan menggunakan berbagai tools yang dimiliki, baik yang berasal dari instrumen perpajakan maupun instrumen belanja negara yang berasal dari APBN dengan berbelanja produk dalam negeri, terutama produk UMKM.
“29,2 juta orang tidak mampu mengakses pembiayaan. Ini lebih karena akses itu adalah constrain atau masalah affordability. Kita perlu terus memperbaiki dan menajamkan berbagai policy dan juga instrumen serta intervensi yang kita miliki,” tuturnya
Hal senada juga diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam memberi sambutan di acara tersebut. Jokowi menekankan pentingnya dukungan terus-menerus dari sektor perbankan dan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM, yang akan memperkuat ekonomi nasional dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Dalam keterangan tertulisnya, Jokowi juga menyinggung tentang bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi untuk kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp46 triliun, yang bertujuan menurunkan suku bunga bagi usaha mikro dan kecil.
Presiden juga menyoroti pertumbuhan signifikan dalam program pembiayaan mikro, seperti holding Unit Mikro (UMi) BRI dan Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar), dengan peningkatan jumlah nasabah yang signifikan.
(Baca: Penyaluran Kredit UMKM dari Perbankan Indonesia pada Desember 2023)