Berbagai Sumber

gaji

lebaran

tenaga kerja

pegawai

pegawai negeri sipil

Posko Tunjangan Hari Raya (<a href="https://dataindonesia.id/tags/thr" target="_self" rel="noopener noreferrer">THR</a>) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima sekitar 320 akses layanan berupa konsultasi terkait tata cara pembayaran THR hingga 26 Maret 2024 siang.Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3). Adapun konsultasi tersebut diterima oleh Kemnaker melalui sejumlah platform.&nbsp;&quot;Sampai dengan siang hari ini [26/3], di posko THR Kemnaker kami sudah menerima konsultasi dua kasus, kemudian call center&nbsp;28 [kasus], pusat bantuan 109 [kasus], dan melalui WA 181 [kasus]. Jadi sejak Ibu Menteri mengumukan SE THR [18/3] hingga 26 Maret, sudah ada 320 konsultasi mengenai pembayaran THR 2024,&quot; ungkapnya sebagaimana dipantau DataIndonesia.id secara dari di laman Youtube DPR RI, Kamis (28/3).Indah juga menjelaskan perusahan-perusahaan tersebut rara-rata mengajukan konsultasi terkait penghitungan THR untuk PKWT dan PKWTT, penghitungan THR untuk pekerja harian lepas, hingga penghitungan THR bagi kurir dan driver&nbsp;ojek online.&nbsp;Kendati demikian, hingga 26 Maret 2024, posko THR Kemnaker belum menerima laporan/aduan terkait ketidakpatuhan terhadap pembayaran THR.Adapun berdasarkan pemantauan pihaknya di posko THR dinas-dinas ketenagakerjaan, suasananya masih terbilang kondusif dan belum ada potensi kasus perselisihan hubungan industrial.&nbsp;Indah mengatakan, pihaknya secara intensif melakukan komunikasi kepada para mediator-mediator hubungan industrial melalui WA grup dan pembinaan melalui zoom.Pada kesemapatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menuturkan pada 2023, terdapat 1.558 aduan terkait pembayaran THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker.&nbsp;Jumlah tersebut setara 4,8% dari total perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, terdapat 95,2% perusahaan yang taat membayarkan THR kepada pekerjanya.Realisasi ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tercatat hanya 78%. Terkait dengan penanganan aduan apra pekerja tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Haiyani Rumondang mengatakan bahwa pengananan aduan tersebut sebagian besar diselesaikan setelah pelaksanaan hari raya keagamaan.Adapun, untuk pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada para pekerja, diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hinga pembekuan kegiatan usaha sesuai dengan rekomendasi pengawas ketenagakerjaan.Sementara itu, bagi perusahaan yang terlambat membayarkan THR kepada para pekerja, perusahaan etrsebut dikenakan denda 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/se-menaker-no-m2hk04iii2024-tentang-pelaksanaan-pemberian-thr-keagamaan-tahun-2024-bagi-pekerja" target="_self" rel="noopener noreferrer">SE Menaker No M/2/HK.04/III/2024 Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja</a>)</blockquote><h2>Strategi Pengoptimalan Pembayaran THR</h2>Pada kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah membeberkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh. Mengutip keterangan tertulis dalam laman Kemnaker, Salah satu upayanya dilakukan dengan membuat press release/press conference&nbsp;terkait pembayaran THR.Lalu, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Disnaker Provinsi dan Kabupaten/kota. Selanjutnya, menugaskan Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan konsultasi bagi pekerja/buruh dan pembinaan bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR.Kemudian, melakukan pendekatan informal kepada para pengusaha melalui KADIN dan APINDO agar mendorong anggotanya melaksanakan pembayaran THR sesuai regulasi. Ida mengatakan, saat ini pihaknya telah membuka Posko THR untuk melayani konsultasi perhitungan THR peserta pengaduan secara fisik atau tatap muka, dan juga secara online.Pihaknya juga telah meminta pemerintah daerah melalui Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuka Posko THR yang terintegrasi dengan sistem Posko THR Kemnaker.Posko THR juga tersedia bagi pengusaha sehingga mereka dapat melakukan konsultasi terkait pembayaran THR tahun ini. Ia pun meminta masyarakat, pengusaha, dan pekerja/buruh untuk melaporkan ke Posko THR manakala ditemukan ada pelanggaran terkait pembayaran THR.&quot;Dilaporkan saja, karena kalau dilaporkan itu menjadi jelas siapa yang tidak membayar THR, pengusaha yang melakukan PHK sebelum pembayaran THR, itu kami harapkan teman-teman pekerja memanfaatkan layanan posko THR yang sudah kami bangun,&quot; ujar Ida.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/daftar-besaran-maksimal-thr-lebaran-idulfitri-2024-dan-gaji-ke13-aparatur-negara" target="_self" rel="noopener noreferrer">Daftar Besaran Maksimal THR Lebaran Idulfitri 2024 dan Gaji ke-13 Aparatur Negara</a>)</blockquote>

Direktur Jenderal Pembinahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri mengungkapkan hingga 26 Maret 2024 siang, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima sekitar 320 akses layanan berupa konsultasi terkait tata cara pembayaran THR

Kemnaker Terima Lebih dari 300 Konsultasi Pembayaran THR hingga 26 Maret 2024, Ini Rinciannya