Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa perputaran uang keluar masuk atau agregat dari aktivitas judi online mencapai Rp327 triliun pada 2023 yang berasal dari 168 transaksi.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto saat konferensi pers usai menghadiri Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Lebih lanjut dia juga menyebutkan bahwa nilai perputaran transaksi judi online hingga kuartal I/2024 telah mencapai Rp100 triliun secara agregat.
“PPATK mencatat, sejak 2017-2024 terjadi peningkatan judi online yang signifikan. Di tahun 2023 sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. 80%-nya memang bermain di bawah nilai Rp100.000. Dicatat bahwa perputaran uang di tahun 2023 mencapai Rp327 triliun. Agregat ya, keluar-masuk. Itu berasal dari 168 transaksi. dan triwulan pertama tahun 2024 tercatat Rp100 triliun. Ini juga agregat ya,” paparnya sebagaimana dipantau DataIndonesia secara daring, Rabu (24/4).
Hadi juga menyebutkan bahwa perkembangan model judi online cukup beragam. “Yang paling banyak diminati adalah judi online dengan slot, karena bisa dimainkan kapan saja di mana saja.”
Lebih lanjut dia juga menyebutkan bahwa Bareskrim mencatat sejak 2015 hingga 2023 terdapat beberapa model judi online yakni yang bersifat credit market pada 2015. Lalu pada 2016 sifatnya cash market, dan pada 2023 mulai masif menggunakan link alternatif server dari luar negeri.
Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani 805.923 konten terkait judi online hingga Desember 2023, dan servernya berada di luar negeri. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyatakan pihaknya akan fokus pada penanganan konten dan situs judi online. Sementara penanganan dilakukan oleh lembaga terkait dan aparat penegak hukum.
"Kementerian Kominfo akan berfokus pada menarik dan menghapus (take down) situs-situs judi online sementara untuk aspek penindakan akan diserahkan ke aparat penegak hukum," tuturnya.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan juga telah membekukan 5.000 rekening akibat adanya kegiatan yang anomali yakni jumlah frekuensi transaksi yang besar tetapi nilainya kecil.
Masifnya perkembangan judi online semakin meresahkan masyarakat. Pasalnya, berbagai lapisan masyarakat telah terdampak, bahkan sudah menyentuh anak-anak di bangku Sekolah Dasar.
Melihat hal tersebut, pada 18 April lalu Presiden RI Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Menko Polhukam untuk membuat satuan tugas (satgas) yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi judi online.
Adapun satgas tersebut bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, melaksanakan patroli siber, dan publikasi pendidikan judi online termasuk penegakan hukum dan pemblokiran rekening.
(Baca: Ini Daftar Media Sosial yang Paling Banyak Terpapar Iklan Judi Online)