Wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) pada 2024 sempat ramai dibicarakan. Sejumlah pejabat dan elite partai mengusulkan wacana tersebut sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama tiga tahun dengan alasan kondisi ekonomi Indonesia yang masih sulit.
Namun, mayoritas masyarakat menyatakan tidak setuju dengan usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Hal tersebut terlihat dari hasil survei Charta Politika yang dilaksanakan pada 10-17 April 2022.
Secara rinci, 74,2% responden memilih agar pelaksanaan pemilu berlangsung semestinya. Hanya 19,8% responden yang setuju dengan wacana penundaan pemilu pada 2024. Sedangkan, 6% responden menyatakan tidak tahu atau tak menjawab pertanyaan tersebut.
Hasil survei ini mirip dengan yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden pada 2024. Dalam hasil survei LSI, 70,7% responden lebih memilih masa jabatan presiden sesuai dengan UUD 1945.
Hanya 20,3% responden yang setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tanpa pemilu hingga 2027 karena masih adanya pandemi Covid-19. Sedangkan, 9% responden menyatakan tidak tahu atau tak menjawab.
Sebagai informasi, Charta Politika melakukan survei kepada 1.220 responden dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 2,83%. Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95%.
(Baca: Survei: Mayoritas Warga Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden)