Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

syariah

Bank Syariah

perbankan

<p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12416919/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe></p><p>Otoritas Jasa Keuangan (<a href="https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_self">OJK</a>) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26 Tahun 2022 tentang <a href="https://dataindonesia.id/tags/bpr" rel="noopener noreferrer" target="_self"><u>Bank Pembiayaan Rakyat</u></a> Syariah (BPRS) pada 26 Desember 2022. Peraturan itu merupakan penyempurnaan POJK NOmor 2 Tahun 2016.</p><p>Salah satu pasal yang diubah dalam POJK Nomor 26 Tahun 2022 terkait dengan batas modal minimum untuk pendirian BPRS. Sebelumnya, OJK menetapkan batas minimum modal disetor untuk pendirian BPRS antara Rp3,5 miliar hingga Rp12 miliar di empat zonasi.</p><p>Sementara, aturan baru hanya menerapkan tiga zonasi pendirian. Modal minimum disetor untuk pendirian BPRS sekitar Rp15 miliar hingga Rp75 miliar.</p><p>Berikut rincian zonasi dan batas modal minimum untuk pendirian BPRS:</p><h2><strong>Zona 1</strong></h2><ul><li>Wilayah: Jawa dan Bali</li><li>Batas modal minimum: Rp75 miliar</li></ul><h2><strong>Zona 2</strong></h2><ul><li>Wilayah: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat</li><li>Batas modal minimum: Rp35 miliar</li></ul><h2><strong>Zona 3</strong></h2><ul><li>Wilayah: Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Mauluku, dan Papua</li><li>Batas modal minimum: Rp15 miliar</li></ul><blockquote><p>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/kebijakan-regulasi/detail/pojk-nomor-26-tahun-2022-tentang-bpr-syariah" id="isPasted" target="_self">POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang BPR Syariah</a>)</p></blockquote>

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada 26 Desember 2022. Salah satu pasal yang diubah terkait dengan batas modal minimum untuk pendirian BPRS. 

OJK Naikkan Batas Modal Minimum BPR Syariah, Cek Rinciannya