Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan rasio utang pemerintah Indonesia berada di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024. Rasio ini dinilai masih cukup aman mengingat batas maksimal rasio utang yang ditetapkan Undang-Undang sebesar 60%.
Target rasio tersebut lebih rendah dibandingkan tahun ini. Sebelumnya, pemerintah memasang target rasio utang terhadap PDB sebesar 40,58% hingga 42,35% pada 2023.
Target rasio utang pemerintah terhadap PDB yang masih berada di atas 30% ini disebabkan oleh tingginya peningkatan kebutuhan utang untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional selama masa pandemi. Pemerintah berkomitmen untuk mengelola utang secara efektif, prudent, akuntabel, dan kredibel.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penarikan utang Indonesia sebesar US$206,5 miliar, sementara PDB mencapai US$102 miliar sepanjang 2018-2022. Dengan demikian, setiap penarikan utang sebesar US$1 menghasilkan tambahan PDB sebesar US$1,34.
Adapun, hingga akhir April 2023, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp7.849,89 triliun atau 38,15% dari PDB. Angkanya turun 0,4% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp7.879,07 triliun.
Tak hanya rasio utang, Kemenkeu dan DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,1%-5,7% pada 2024. Kemudian, target inflasi inflasi di kisaran 1,5%-3,5% (yoy), nilai tukar rupiah sekitar Rp14.700 – Rp15.200 per US$, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,49% – 6,91%.
Sedangkan, target pembangunan perekonomian disekapati tingkat pengangguran terbuka sebesar 5% – 5,7%. Kemudian, tingkat kemiskinan berada di antara 6,5% – 7,5% dengan rasio gini sebesar 0,374 – 0,377. Adapun, target indeks pembangunan manusia sebesar 73,99 poin – 74,02 poin.
(Baca: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 Ditargetkan Capai 5,7%)