Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)

e-Governance Academy Foundation

NordPass

IBM Security

Digital

serangan siber

keamanan siber

peretasan data

perlindungan data pribadi

Comprehensive Report

Pembahasan soal rancangan Undang-undang <a href="https://dataindonesia.id/tags/perlindungan-data-pribadi" rel="noopener noreferrer" target="_self">Perlindungan Data Pribadi</a> (RUU PDP) tak kunjung rampung. Pemerintah dan DPR masih juga berdebat terkait berbagai substansi dari aturan ini sejak pembahasannya dimulai pada akhir tahun lalu.Padahal, keberadaan RUU tersebut cukup penting pada saat ini. Pasalnya, RUU PDP bakal mengatur tentang definisi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendali dan prosesor, pengiriman, otoritas pengawas, hingga penyelesaian sengketa data pribadi.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/9323539/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Hasil survei Kemenkominfo bersama Katadata Insight Center (KIC) pun menunjukkan ada 93,2% responden yang menyatakan pentingnya ada institusi yang mengatur penerapan UU PDP. Dari jumlah itu, 78,75% berharap institusi terkait UU PDP bisa menjadi tempat untuk mengadu/melapor. Selain itu, sebesar 77,8% responden berharap lembaga tersebut dapat menindaklanjuti aduan mereka.Salah satu alasan mengapa RUU PDP penting karena banyak masalah kebocoran data akibat <a href="https://dataindonesia.id/tags/serangan-siber" rel="noopener noreferrer" target="_self">serangan siber</a> di Indonesia pada saat ini. Menurut data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber di Indonesia mencapai 239,74 juta serangan pada 2021.Jumlah tersebut memang menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 303,75 juta serangan siber. Hanya saja, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan pada 2019 yang sebanyak 103,47 juta serangan siber. <iframe src="https://flo.uri.sh/story/1235494/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Dilihat berdasarkan wilayahnya, serangan siber paling &nbsp;banyak menyasar Jakarta. Tercatat ada 49,04 juta serangan siber yang ditargetkan ke ibu kota pada tahun lalu.Sementara menurut laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sebanyak 189 pihak menjadi korban serangan siber pada 2021. Individu menjadi yang paling banyak menjadi korban serangan siber.Secara rinci, ada 50 aktivis yang menjadi korban dari serangan siber. Posisinya diikuti oleh 34 orang awam, 27 pelajar, 25 jurnalis, dan dua pelayan publik.Tak hanya itu, ada sejumlah serangan siber yang turut menyasar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Masing-masing pihak tersebut mengalami kejadian serangan digital sebanyak 17 kali, 12 kali, dan 10 kali.Beberapa kasus serangan siber terhadap institusi yang menarik perhatian, misalnya peretasan data Bank Indonesia (BI) hingga 74 gigabyte (GB). Selain itu, kasus peretasan data serupa juga pernah dialami oleh Kejaksaan Agung, BPJS, Polri, hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes).<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/digital/detail/ini-daftar-kasus-peretasan-data-terbesar-di-dunia" id="isPasted" target="_self">Ini Daftar Kasus Peretasan Data Terbesar di Dunia</a>)</blockquote> <h3>Mengapa Banyak Kasus Kebocoran Data di Indonesia? <iframe src="https://flo.uri.sh/story/1235509/embed" title="Interactive or visual content" scrolling="no" style="width:100%;height:750px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe></h3>Banyaknya kasus kebocoran data imbas serangan siber di Indonesia bukanlah tanpa sebab. Salah satu hal yang melandasi persoalan tersebut karena masih lemahnya keamanan siber di Indonesia.Menurut data e-Governance Academy Foundation, skor indeks keamanan siber Indonesia yang hanya mampu meraih 38,96 poin. Skor tersebut menempatkan Indonesia menempati posisi keenam Asia Tenggara, jauh di bawah Malaysia dan Singapura yang nilainya sebesar 79,22 poin dan 71,43 poin.Sebagai informasi, indeks tersebut mengukur aspek keamanan siber yang diimplementasikan oleh pemerintahan pusat di 160 negara. Secara umum, ada empat hal yang dihitung dalam indeks ini, mulai dari kekuatan legislasi, unit yang didirikan, format kerja sama, hingga hasil dari implementasi keamanan siber.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/digital/detail/malaysia-miliki-keamanan-siber-terbaik-di-asean" id="isPasted" target="_self">Malaysia Miliki Keamanan Siber Terbaik di Asean</a>)</blockquote>Rendahnya keamanan siber di Indonesia juga terlihat dari indeks literasi digital yang disusun oleh Kemenkominfo dan KIC. Dalam indeks tersebut, pilar keamanan (digital safety) memiliki skor sebesar 3,1, paling rendah ketimbang pilar lainnya.Menurut survei tersebut, kesadaran masyarakat secara umum atas perlindungan data pribadi masih tergolong rendah. Ini ditunjukkan dengan perilaku masyarakat yang masih mencantumkan data pribadi mereka di media sosial, mengunduh aplikasi tanpa tahu siapa pembuatnya, serta mengunggah foto KTP.Atas dasar itu, keberadaan RUU PDP menjadi suatu keniscayaan untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Sebab, aturan tersebut merupakan upaya untuk menghalau, mendeteksi, hingga memitigasi berbagai serangan siber yang menyasar kepada data pribadi di dalam negeri.Tanpa adanya RUU PDP, ahli keamanan siber dari CISSReC Pratama Persadha menilai Indonesia bakal terus menelan kerugian akibat masalah kebocoran data pribadi. &quot;Akibatnya banyak juga [masyarakat] yang menjadi korban peretasan, phising, maupun social engineering,&quot; ucap Pratama kepada Bisnis.com beberapa waktu lalu.<iframe src="https://flo.uri.sh/story/1235512/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Sejauh ini, masih belum ada data spesifik yang menghitung kerugian akibat kebocoran data di Indonesia. Namun, IBM Security telah menghitung rata-rata biaya yang harus dikeluarkan akibat persoalan ini di dunia sebesar US$4,24 juta. Khusus di Asia Tenggara, biaya akibat kebocoran data tercatat sebesar US$2,71 juta.Selain itu, pengguna turut mengalami hal-hal yang merugikan mereka. Dampak dari kebocoran data finansial berimbas kepada 44,1% responden yang merasakan berkurangnya uang tabungan di rekening bank.Berkurangnya uang saldo di dompet digital juga dirasakan oleh 32,2% responden. Sedangkan, melakukan transfer karena dihubungi orang tertentu dan kartu kredit/ATM dibelanjakan oleh orang tak dikenal dialami oleh 28,1% responden dan 16,5% responden.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/8943125/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Selain dengan mendorong RUU PDP, masyarakat perlu ikut serta meminimalisasi risiko peretasan data pribadi mereka. Hal tersebut salah satunya dengan menggunakan kata sandi yang unik.Menurut data Nordpass, masih banyak orang Indonesia yang menggunakan kata sandi mudah diretas. Kata sandi &quot;12345&quot; menjadi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia pada 2021.Tercatat ada 548.820 pengguna di dalam negeri yang memakai kata sandi tersebut. Menurut NordPass, hanya butuh waktu di bawah satu detik untuk meretas akun digital dengan kata sandi tersebut.Kata sandi &quot;123456&quot; juga dipakai 524.448 pengguna di Indonesia dengan waktu retas di bawah satu detik. Kombinasi numerik lainnya seperti &quot;123456789&quot; dan &quot;12345678&quot; pun banyak dipakai di dalam negeri, masing-masing oleh 189.852 pengguna dan 88.965 pengguna.Penggunaan kata sandi &ldquo;password&rdquo; dipakai oleh 81.424 pengguna dan dapat diretas dengan waktu di bawah satu detik. Kemudian, kata sandi &quot;1234567890&quot; dipakai oleh 59.675 pengguna dengan waktu retas yang sama.Masyarakat diimbau untuk tidak lagi menggunakan dan mengubah kata sandi dalam daftar di atas. Sebab, kata sandi tersebut dapat dengan mudah ditebak dan berbahaya bagi keamanan akun digital.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/digital/detail/8-kata-sandi-ini-paling-banyak-dipakai-masyarakat-indonesia" id="isPasted" target="_self">8 Kata Sandi Ini Paling Banyak Dipakai Masyarakat Indonesia</a>)</blockquote>

RUU Perlindungan Data Pribadi kian mendesak pada saat ini. Pasalnya, banyak kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia.

Urgensi Tameng Data Pribadi di Tengah Gempuran Serangan Siber