Pada pertengahan bulan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) yang mengubah struktur kepemilikan saham pemerintah di emiten bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).
Kedua Peraturan Pemerintah (PP) tersebut dirilis pada 16 Juni 2023 dan tertuang dalam PP Nomor 31 Tahun 2023 serta PP Nomor 32 Tahun 2023. Kedua aturan tersebut menyebutkan bahwa perubahan struktur kepemilikan saham negara berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan anggaran dasar kedua perseroan serta akta tentang perjanjian pengalihan hak atas saham.
Adapun saat ini, setidaknya ada empat emiten bank pelat merah yang telah mencatatkan sahamnya di bursa Efek Indonesia. Selain BRI dan Bank Mandiri, ada pula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Lalu, berapa kah porsi kepemilikan saham pemerintah di emiten bank BUMN itu? Dan emiten bank BUMN apa yang sahamnya paling banyak dikuasai negara?
Berdasarkan data RTI yang dipantau oleh DataIndonesia.id, per Mei 2023 tercatat Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengendalikan saham BBRI sebesar 53,19% atau sebanyak 80,61 miliar lembar saham. Adapun kepemilikan Pemerintah RI di saham BMRI porsinya mencapai 52% atau sebanyak 48,53 miliar lembar saham.
Sementara itu, kepemilikan saham pemerintah terbanyak terpantau berada di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan porsi masing-masing mencapai 60%. Tercatat, Pemerintah menguasai 11,19 miliar lembar saham di BBNI dan 8,42 miliar saham di BBTN per Mei 2023.
(Baca: Total Aset 4 Bank BUMN 2022 Tembus Rp5.290 T, Siapa Terbesar?)
Mengutip Bisnis.com, dalam PP Nomor 31 Tahun 2023 terkait dengan perubahan struktur kepemilikan saham BRI, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, nilai tambah, dan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BRI, maka telah dilakukan upaya-upaya penjualan sebagian saham milik negara hingga penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih (HMETD).
Kemudian, Negara telah melakukan pengalihan sebagian saham Seri B di BRI sebagai tambahan penyertaan modal kepada Lembaga Pengelola Investasi. Hal itu membuat struktur kepemilikan saham negara di BRI menjadi sebesar 53,19%, yang terdiri atas 1 saham Seri A dan 80,61 miliar saham Seri B.
Sementara itu, dalam PP Nomor 32 Tahun 2023 terkait perubahan struktur kepemilikan saham di Bank Mandiri disebutkan bahwa perubahan struktur kepemilikan saham terjadi melalui penjualan sebagian saham milik negara hingga HMETD. Negara juga telah melakukan pengalihan sebagian saham Seri B di Bank Mandiri sebagai tambahan penyertaan modal kepada Lembaga Pengelola Investasi. Adapun hal tersebut mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan saham negara menjadi sebesar 52% yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 24,26 miliar saham Seri B.
(Baca: (Laporan) Kinerja BUMN: Periode Menantang Emiten Pelat Merah)